BPK Muaro Jambi

Muaro Jambi - Kegiatan reses diduga tak pernah digelar. Namun uangnya tetap mengalir. Nilainya bukan recehan, mencapai Rp106,94 juta.

Dugaan inilah yang kini sedang dibongkar Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi. Lima pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah dimintai keterangan. Berikutnya, giliran anggota DPRD Muaro Jambi, dari Fraksi Demokrat Ade Asmara, yang bakal dipanggil.

Lima pegawai Setwan tersebut diperiksa untuk menelusuri proses pencairan hingga pertanggungjawaban anggaran reses DPRD Muaro Jambi tahun anggaran 2025.

MUARO JAMBI — Di dalam buku inventaris, kendaraan-kendaraan itu masih hidup.

Kondisinya dicatat:

baik.

Namun ketika Badan Pemeriksa Keuangan menelusuri fisiknya, sebanyak 25 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum dapat diketahui keberadaannya.

Jumlahnya bukan satu atau dua unit.

Ada 25 kendaraan roda dua dan roda empat.

Total harga perolehannya:

Rp348.000.000.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di empat perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Nilai awal kelebihan pembayarannya mencapai Rp283.010.145,19.

Sebagian besar telah dikembalikan.

Namun sampai pemeriksaan BPK, masih terdapat Rp46.450.857,46 yang belum masuk ke Kas Daerah.

Empat perangkat daerah yang terseret dalam temuan tersebut ialah:

MUARO JAMBI — Angka penerimaan pajaknya tampak bagus.

Target terlampaui.

Grafik bisa dibuat hijau.

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT Kabupaten Muaro Jambi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp30.159.469.974.

Realisasinya mencapai Rp30.604.540.222.

Capaian 101,48 persen.

Lebih tinggi Rp445.070.248 dari target.

Namun BPK RI menemukan cerita lain di balik keberhasilan itu.

MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”

Dishub menjadi penyumbang temuan terbesar, yakni Rp313,89 juta. Di DLH, satu transaksi pembelian BBM digunakan sebagai bukti oleh dua sopir. Sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pemegang kendaraan disebut membeli nota dari pihak lain untuk mengejar pagu anggaran.

MUARO JAMBI — Nota itu kecil. Hanya secarik kertas. Biasanya langsung diremas setelah keluar dari mesin SPBU.

Enam proyek jalan dan drainase senilai Rp3,43 miliar diperiksa BPK RI. Lima paket ditemukan kekurangan volume. Satu paket bermasalah pada volume sekaligus spesifikasi penggunaan peralatan. Temuan terbesar muncul pada proyek pembukaan jalan lingkungan di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Rp171,63 juta dari kontrak Rp272,29 juta.