BPBD Muaro Jambi

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di empat perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Nilai awal kelebihan pembayarannya mencapai Rp283.010.145,19.

Sebagian besar telah dikembalikan.

Namun sampai pemeriksaan BPK, masih terdapat Rp46.450.857,46 yang belum masuk ke Kas Daerah.

Empat perangkat daerah yang terseret dalam temuan tersebut ialah:

MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”

Tantangan besar bagi Muaro Jambi menghadapi 24 kasus kebakaran hutan dan lahan. Edukasi dan kerja sama masyarakat menjadi kunci.

***

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Muaro Jambi. Sejak Januari hingga 6 Agustus 2024, tercatat 24 kasus Karhutla yang melanda berbagai kecamatan di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muaro Jambi, Dodi Dorista.