korupsi infrastruktur Jambi

MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”

Enam proyek jalan dan drainase senilai Rp3,43 miliar diperiksa BPK RI. Lima paket ditemukan kekurangan volume. Satu paket bermasalah pada volume sekaligus spesifikasi penggunaan peralatan. Temuan terbesar muncul pada proyek pembukaan jalan lingkungan di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Rp171,63 juta dari kontrak Rp272,29 juta.

Merangin - Polemik kerusakan dini pada proyek Jalan Sungai Kapas–Sungai Putih di Kabupaten Merangin kian memanas. Kali ini, giliran mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Ir. Fajarman, yang "turun gunung" memberikan komentar menohok.

Menanggapi pemberitaan terkait jalan yang hancur meski baru seumur jagung itu, Fajarman menilai kerusakan tersebut sudah tidak wajar.

Melalui kolom komentar media sosial, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan uang rakyat semestinya melalui perencanaan yang matang, bukan asal jadi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025 soal kekurangan volume Rp1,03 miliar pada proyek Pengaspalan Jalan Dalam Kota Sarolangun memicu reaksi deras dari warganet. Di media sosial, berbagai komentar bermunculan, mulai dari sindiran pahit hingga desakan agar aparat penegak hukum segera bergerak.

Seorang warganet bernama Muhammad Nabiil menuliskan panjang lebar pengalaman getir dunia kontraktor. Ia menyebut bisnis konstruksi kini sarat risiko dan rawan jerat hukum.