MUARO JAMBI — Di dalam buku inventaris, kendaraan-kendaraan itu masih hidup.
Kondisinya dicatat:
baik.
Namun ketika Badan Pemeriksa Keuangan menelusuri fisiknya, sebanyak 25 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum dapat diketahui keberadaannya.
Jumlahnya bukan satu atau dua unit.
Ada 25 kendaraan roda dua dan roda empat.
Total harga perolehannya:
Rp348.000.000.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di empat perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Nilai awal kelebihan pembayarannya mencapai Rp283.010.145,19.
Sebagian besar telah dikembalikan.
Namun sampai pemeriksaan BPK, masih terdapat Rp46.450.857,46 yang belum masuk ke Kas Daerah.
Empat perangkat daerah yang terseret dalam temuan tersebut ialah:
MUARO JAMBI — Angka penerimaan pajaknya tampak bagus.
Target terlampaui.
Grafik bisa dibuat hijau.
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT Kabupaten Muaro Jambi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp30.159.469.974.
Realisasinya mencapai Rp30.604.540.222.
Capaian 101,48 persen.
Lebih tinggi Rp445.070.248 dari target.
Namun BPK RI menemukan cerita lain di balik keberhasilan itu.
MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”
Dishub menjadi penyumbang temuan terbesar, yakni Rp313,89 juta. Di DLH, satu transaksi pembelian BBM digunakan sebagai bukti oleh dua sopir. Sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pemegang kendaraan disebut membeli nota dari pihak lain untuk mengejar pagu anggaran.
MUARO JAMBI — Nota itu kecil. Hanya secarik kertas. Biasanya langsung diremas setelah keluar dari mesin SPBU.
Enam paket mebel untuk PAUD, SD, dan SMP diperiksa BPK. HPS ternyata disusun dari harga yang ditampilkan penyedia terpilih, tanpa survei pasar dan tanpa membandingkannya dengan Standar Harga Satuan. Selain kelebihan pembayaran Rp135,23 juta, dua penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dan belum dikenakan denda Rp12,41 juta.
MUARO JAMBI — Belanja gedung dan bangunan Pemkab Muaro Jambi tahun 2025 dengan anggaran Rp63.737.660.919,50 menyisakan masalah. Realisasinya Rp61.713.812.057,54 atau 96,82 persen.
Audit BPK RI 2026 menemukan kekurangan volume pada 45 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tujuh SKPD Pemkab Muaro Jambi. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan, dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik bersama PPK/PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan staf Inspektorat.
MUARO JAMBI — Kegiatan reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2025 menjadi sorotan BPK RI.
Dalam hasil audit atas laporan keuangan Pemkab Muaro Jambi, BPK menemukan pertanggungjawaban belanja kegiatan reses pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.
Nilainya Rp151.919.000.
Sebagian sudah disetor ke kas daerah.
Namun masih ada sisa Rp110.737.000 yang direkomendasikan BPK untuk diproses dan dikembalikan ke kas daerah.
Temuan ini terbagi dalam dua bagian.