PAN Provinsi Jambi Memanas Pasca Kekalahan Zumi Laza

Kemelut di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi kian menjadi-jadi. Pasca tumbangnya Zumi Laza, adik kandung dari selebritis dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjung Jabung Timur, memicu meletusnya konflik internal PAN.

Ambruknya Laza memicu serangkaian langkah evaluasi yang dilakukan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jambi, H Bakri. Bakri langsung mengeluarkan warning dan ancaman terhadap kader-kader terbaik partai, yang dianggap tak bergerak untuk memenangkan kandidat PAN.

Pada 29 November 2024, Laza bahkan memulai evaluasi dengan mengajukan PAW terhadap Sulpani, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanjabtim. Langkah ini dianggap sebagai bentuk hukuman kepada kader yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi partai dalam Pilkada. PAW ini dilihat sebagai langkah represif yang menimbulkan ketakutan di kalangan kader PAN.

Ketua Barisan Muda (BM) PAN Kota Jambi, Teuku Gilang Pramanda, mengkritik keras tindakan Bakri.

“Langkah H Bakri dengan mengevaluasi Pilkada serentak menurut saya adalah bentuk ancaman kepada para kader terbaik PAN yang telah berkontribusi terhadap Partai PAN sendiri,” ujar Gilang.

Ia menambahkan bahwa tindakan Bakri justru menciptakan ketidakstabilan dan menurunkan moral para kader yang loyal.

Gilang lebih jauh menyatakan bahwa jika ancaman PAW tidak segera dihentikan, BM PAN kabupaten/kota akan melakukan gerakan untuk memukul mundur Bakri dari posisinya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi.

“Kalau ancaman ini tidak diakhiri maka BM PAN kabupaten/kota akan membuat gerakan untuk memukul mundur H Bakri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dan minta agar Zumi Laza segera digantikan posisinya dari Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur,” tegasnya.

Kekalahan Zumi Laza dalam Pilkada Tanjung Jabung Timur menjadi katalisator utama konflik ini. Meskipun Zumi Laza dan Sulpani memiliki posisi yang kuat di daerah pemilihan masing-masing, Sulpani justru dijadikan target PAW setelah kalah dalam kontestasi.

Gilang menyoroti bahwa Zumi Laza terlihat kurang tanggap dalam menyelesaikan konflik internal partai, sehingga Sulpani dijadikan kambing hitam.

Gilang juga mengkritik kemampuan Bakri dalam mengayomi kader PAN.

“H Bakri terkesan tidak mampu menyelesaikan konflik dan dinamika Partai di PAN, justru membuat kisruh yang berkelanjutan pasca Pilkada dengan menyebut sejumlah kader tidak bekerja dengan maksimal,” ungkapnya.

Sebelumnya, H. Bakri, menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap semua anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul hasil Pilkada 2024 yang dinilai kurang memuaskan di beberapa daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan komitmen para kader dalam mendukung kemenangan calon yang diusung PAN pada Pilkada mendatang.

H. Bakri mengungkapkan bahwa hasil Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), tidak mencapai target yang diharapkan. “Kita lihat hasil Pilkada, ada beberapa daerah yang hasilnya tak maksimal, termasuk Tanjabtim,” ungkap H. Bakri saat dihubungi via ponsel, Minggu (1/12/2024) pagi.

H. Bakri menekankan bahwa sejak tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg), telah ada komitmen dari para calon legislatif PAN untuk mendukung calon kepala daerah yang diusung partai jika mereka terpilih sebagai anggota DPRD. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas sebelum Pilkada berlangsung.

“Apalagi sebelum Pilkada, juga ada penandatangan pakta integritas untuk memenangkan kader PAN atau yang diusung PAN,” jelasnya.

Pakta integritas ini menjadi dasar utama evaluasi kinerja para anggota dewan dari PAN. Jika komitmen ini tidak tercermin dalam hasil Pilkada, maka langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh DPW PAN Jambi.

Menurut H. Bakri, kegagalan dalam memaksimalkan perolehan suara di Pilkada menunjukkan kurangnya kontribusi para anggota DPRD PAN di daerah pemilihannya masing-masing. "Semestinya, jika anggota dewan dari PAN bekerja maksimal di Dapil-nya, tentu hasil Pilkada Cakada dari PAN juga maksimal," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat, seluruh anggota DPRD dari PAN akan dievaluasi untuk memastikan komitmen mereka terhadap kepentingan partai. “Jadi nanti semua kader akan dievaluasi, khusus anggota dewan dari PAN, karena kan sudah ada pakta integritas,” ujar H. Bakri.(*)