Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai bahwa dalam rapat panitia khusus (pansus) terkait pendalaman pengalihan Participating Interest (PI) dari kontraktor minyak dan gas (migas) kepada BUMD, Rabu (13/8/2026) menghasilkan beberapa perkembangan penting.
Menurutnya, pembahasan PI WK Jabung ini bukan sekadar persoalan memilih angka 7 persen atau 10 persen. Ini menyangkut bagaimana menjaga hak dan kepentingan ekonomi daerah, sekaligus memastikan investasi migas tetap sehat, memiliki kepaastian hukum.
"Pembahasan substansi pengalihan PI memang sudah berjalan cukup jauh, namun besaran persentase PI belum menjadi kesepakatan final. PetroChina menawarkan 7 persen kepada BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII), sementara Pansus tetap mendorong agar BUMD mengoptimalkan peluang PI hingga 10 persen," ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penawaran 7 persen harus dihormati sebagai bagian dari proses negosiasi business-to-business (B to B). Akan tetapi, angka tersebut juga harus mempunyai dasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, lanjutnya, Pansus I DPRD Provinsi Jambi meminta kepada PetroChina menyampaikan secara tertulis dasar pengkajian keekonomian yang menghasilkan penawaran 7 persen tersebut.
"Kalau dikatakan PI 10 persen akan memengaruhi keekonomian K3S, kami dapat memahami bahwa industri hulu migas mempunyai struktur investasi dan risiko yang kompleks," katanya. (*)
