Muhammad Kalam tumbuh di pedalaman Jambi tanpa pendidikan formal. Melewati pemerintahan Belanda dan Jepang, anak Sekeladi itu kemudian menjadi Wali Kota Jambi pertama. Penggantinya adalah anaknya sendiri.
TUBUH bocah itu dilemparkan ke semak belukar. Tentara Belanda datang. Ia mesti disembunyikan agar tidak terlihat oleh pasukan yang memburu pejuang.
Bocah itu adalah Muhammad Kalam, yang kemudian lebih dikenal sebagai Makalam. Dalam riwayat masa kecilnya, peristiwa tersebut disebut berlangsung sekitar 1901. Ia sedang bersama dua kerabatnya, Panglimo Batupang dan Bimbing Alam, yang terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Makalam masih terlalu muda untuk berada di garis depan. Menyembunyikannya di semak menjadi jalan untuk menyelamatkannya.
Puluhan tahun kemudian, anak yang pernah disembunyikan dari tentara kolonial itu justru berada di pusat pemerintahan. Bukan lagi sebagai bocah yang mengikuti kerabatnya, melainkan sebagai pemimpin sebuah kota di bawah bendera Republik Indonesia.
Di Kota Jambi, namanya kini barangkali lebih akrab sebagai nama jembatan. Orang melewatinya untuk melanjutkan perjalanan sehari-hari. Namun, di belakang nama Makalam, tersimpan perjalanan seorang lelaki yang hidup melintasi tiga zaman: pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan kelahiran republik. Ia tercatat sebagai Wali Kota Jambi pertama pada 1946.
Anak Sekeladi, Murid Surau
Perjalanan itu bermula di Sekeladi, Batang Asai, kawasan yang kini berada di Kabupaten Sarolangun. Muhammad Kalam lahir di sana pada 1889. Tanggal dan hari kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Dalam riwayat yang tersedia, hanya angka tahun itu yang bertahan.
Sekeladi ketika itu bukan tempat yang mudah dijangkau. Pendidikan formal pun belum menjadi sesuatu yang mudah diperoleh masyarakat pedalaman. Jarak dari pusat pemerintahan juga berarti keterbatasan kesempatan untuk bersekolah.
Makalam adalah putra Siti Jamilah. Nama ayahnya tidak diketahui secara pasti dalam riwayat yang berkembang. Dari garis ibunya, cerita keluarga menyebut seorang tokoh bernama M. Khatab sebagai nektan—istilah untuk kakek dalam bahasa Melayu Jambi dialek Sarolangun Hulu atau Mudik. M. Khatab juga disebut memiliki hubungan keluarga dengan Raja Mukomuko di Bengkulu. Keterangan itulah yang menghubungkan latar keluarga Makalam dengan kalangan bangsawan lokal.
Namun, garis keturunan bukan satu-satunya bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Makalam tumbuh ketika pergolakan dan pergantian kekuasaan ikut menentukan kehidupan masyarakat Jambi.
Kisah penyelamatan di semak belukar menjadi salah satu ingatan paling kuat tentang masa kecilnya. Pengalaman tersebut, dalam riwayat yang tersedia, disebut turut membentuk kepribadiannya: disiplin, keras menghadapi keadaan, dan terbiasa memandang persoalan jauh ke depan.
Makalam tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tempat belajarnya adalah surau dan masjid, pusat pendidikan masyarakat pada masa itu. Di sana ia mempelajari huruf Arab gundul.
Selebihnya, ia belajar melalui pengalaman. Kehidupan masyarakat, pemerintahan, konflik, serta perubahan kekuasaan menjadi bagian dari pengetahuan yang dikumpulkannya sepanjang hidup. Riwayatnya memperlihatkan seorang lelaki yang memperoleh bekal bukan dari bangku sekolah, melainkan dari keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari dan urusan pemerintahan.
Demang di Antara Pergantian Kekuasaan
Jauh sebelum republik berdiri, Makalam sudah menapaki jabatan pemerintahan lokal pada masa Hindia Belanda. Ia pernah menjadi kepala dusun, rio, pasirah, asisten demang, hingga demang.
Gelar terakhir itu kemudian melekat pada namanya. Dalam berbagai catatan sejarah lokal, ia dikenal sebagai Demang Makalam.
Rentetan jabatan tersebut membuatnya mengenal masyarakat dari dekat sekaligus memahami cara struktur pemerintahan bekerja. Ketika Indonesia merdeka, ia bukan pendatang baru dalam urusan administrasi daerah. Pengalamannya telah terbentuk selama bertahun-tahun di dalam pemerintahan kolonial.
Pergantian besar datang pada 1942. Belanda terusir, Jepang mengambil alih Hindia Belanda. Susunan kekuasaan berubah, tetapi Makalam kembali berada di dalam struktur pemerintahan.
Pada masa pendudukan itu, ia disebut terlibat dalam Cuo Sang In serta menjadi Gico, atau ketua, Cuo Sangikai. Riwayat tersebut menempatkannya sebagai tokoh yang memiliki pengalaman pemerintahan di bawah dua penguasa berbeda: Belanda dan Jepang.
Lalu datang 17 Agustus 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Bagi daerah, proklamasi bukan akhir pekerjaan. Pemerintahan republik harus segera dibentuk. Orang-orang perlu mengisi jabatan, sementara hubungan kewenangan harus ditata. Jambi ketika itu masih berstatus keresidenan.
Makalam kemudian dipercaya menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI di Jambi. Kedudukan ini menempatkannya di tengah proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di daerah.
Salah satu persoalan penting adalah menentukan pemimpin Keresidenan Jambi. Nama R. Inu Kertapati muncul. Dalam riwayat sejarah Jambi, ia tercatat sebagai residen pada masa awal republik dan menjadi salah satu tokoh dalam peralihan pemerintahan kolonial menuju pemerintahan Indonesia. Makalam berada di dalam proses transisi tersebut.
Pengalaman Makalam kembali bertemu dengan kebutuhan zaman. Ia telah mengenal pemerintahan dari tingkat dusun hingga demang. Kini, ketika pemerintahan Indonesia mulai disusun, ia ikut mengambil tempat di dalamnya.
Kota Muda dalam Republik Muda
Tanggal 17 Mei 1946 menjadi penanda penting dalam sejarah administrasi Kota Jambi. Berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946, Pemerintah Kota Jambi dibentuk.
Pemimpin pertamanya adalah Makalam.
Muhammad Kalam tercatat menjabat sebagai Wali Kota Jambi pada 1946–1948. Ia memimpin ketika Jambi belum menjadi provinsi. Pemerintah kota saat itu berada dalam lingkungan pemerintahan Keresidenan Jambi. Provinsi Jambi baru terbentuk pada 1957, bertahun-tahun setelah masa jabatannya berakhir.
Perbedaan susunan pemerintahan tersebut penting untuk memahami kedudukannya. Makalam tidak bekerja dalam struktur pemerintahan daerah seperti sekarang. Ia memimpin sebuah pemerintahan kota ketika Republik Indonesia sendiri belum genap berusia satu tahun.
Keadaan politik belum stabil. Struktur pemerintahan masih dibangun. Ancaman kembalinya Belanda tetap ada. Pemerintah daerah harus bekerja di tengah keterbatasan yang jauh berbeda dengan birokrasi modern.
Makalam memasuki keadaan itu dengan pengalaman panjang. Jabatan kepala dusun, rio, pasirah, asisten demang, dan demang telah memperkenalkannya pada urusan masyarakat serta administrasi pemerintahan. Ia melewati kekuasaan Belanda, kemudian Jepang. Kini, pengalaman tersebut dibawanya untuk memimpin pemerintahan kota di bawah republik.
Perjalanan itu mempertemukan dua sisi kehidupannya. Pada masa kecil, ia mengikuti kerabat yang melawan Belanda. Ketika dewasa, ia menempati jabatan dalam pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan, ia menjadi bagian dari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Riwayat Makalam, dengan demikian, bukan hanya cerita tentang pergantian jabatan. Ia juga memperlihatkan bagaimana kehidupan seorang tokoh daerah bersinggungan dengan perubahan kekuasaan yang lebih besar daripada dirinya.
Dari Ayah kepada Anak
Masa jabatan Makalam berakhir pada 1948. Setelah dua tahun memimpin, kursi Wali Kota Jambi beralih kepada Muhammad Kamil.
Penggantinya itu bukan orang asing dalam kehidupan Makalam. Muhammad Kamil adalah anaknya.
Kamil tercatat sebagai Wali Kota Jambi kedua dengan masa jabatan 1948–1950. Dua pemimpin pertama pemerintahan kota tersebut, dengan demikian, adalah ayah dan anak yang menjabat secara berurutan.
Perjalanan Kamil kemudian berlanjut ke jabatan lain. Ia menjadi Bupati Merangin pertama. Sejarah keluarga Makalam sekali lagi bersinggungan dengan pembentukan pemerintahan daerah di Jambi.
Bagi Makalam, berakhirnya masa jabatan wali kota menutup satu bagian penting perjalanan hidupnya. Ia telah bergerak dari pemerintahan tingkat dusun menuju pemerintahan kota, melewati dua penguasa kolonial, lalu ikut menjalankan pemerintahan republik yang baru berdiri.
Makam Berpindah, Nama Bertahan
Pada 17 November 1959, sekitar pukul 09.00 WIB, Makalam meninggal dunia di Jambi. Usianya diperkirakan 69–70 tahun.
Riwayat yang berkembang menyebut ia telah lama menderita kanker di bagian kepala. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Kebon Jahe, Kota Jambi.
Namun, Kebon Jahe bukan tempat peristirahatan terakhirnya. Seiring kawasan pemakaman yang semakin padat, keluarga memindahkan makam Makalam ke Sungai Bertam. Di sana, keluarga membangun kompleks pemakaman keluarga.
Lebih dari enam dekade setelah kematiannya, nama Makalam tetap hadir dalam kehidupan Kota Jambi. Bukan hanya dalam catatan sejarah atau daftar nama wali kota, melainkan juga pada sebuah jembatan yang dilintasi masyarakat.
Jembatan Makalam.
Bagi sebagian orang, barangkali nama itu tak lebih dari penanda tempat. Namun, bagi sejarah Jambi, ia menyimpan perjalanan seorang anak Sekeladi yang tidak memperoleh pendidikan formal, pernah disembunyikan dari tentara Belanda, menjadi demang, melewati pendudukan Jepang, lalu mengambil bagian dalam pemerintahan republik.
Muhammad Kalam lahir pada 1889 dan meninggal pada 1959. Di antara dua angka itu, ia mengalami pergantian zaman yang mengubah bentuk kekuasaan di tanah kelahirannya. Pada 1946–1948, ia menempati tempat tersendiri dalam perubahan tersebut: Wali Kota Jambi pertama.
Dari semak belukar menuju balai kota, hidup Makalam memperlihatkan jarak yang tak bisa diukur hanya dengan hitungan tahun. Nama itu kini melekat pada sebuah jembatan. Kisah pemiliknya menghubungkan Jambi pada masa kolonial dengan Jambi yang mulai menjalankan pemerintahan sendiri.(*)
Sumber berita : https://www.facebook.com/share/p/1HdWCztWbh/
