Tebo – Malam penghujung tahun 2024 di Kabupaten Tebo diwarnai dengan kabar yang kurang menggembirakan bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang biasanya menjadi penopang finansial di akhir tahun, hanya dibayarkan sebesar 75 persen. Keputusan itu datang sebagai dampak langsung dari krisis keuangan yang menekan anggaran daerah.
Pj Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, tak mengelak bahwa ini adalah langkah sulit yang harus diambil pemerintah daerah. Dalam penjelasannya, ia mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini hanya mampu membayar sebagian TPP ASN. Penyebabnya? Defisit anggaran yang mencapai Rp23 miliar, dengan tunda salur dana transfer dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi salah satu kontributor utama.
"Kami hanya bisa membayar 75 persen, karena memang kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan lebih dari itu," ujar Varial.
Kekurangan anggaran ini bukan hanya berdampak pada TPP ASN. Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tebo harus menerima kenyataan pahit: sejumlah kegiatan yang seharusnya selesai pada akhir tahun harus ditunda pembayarannya hingga 2025.
Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tebo, Romi Candra, menjelaskan bahwa OPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Inspektorat, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi yang paling terdampak. Anggaran tunda bayar untuk Dinas PUPR sendiri mencapai Rp21 miliar dari total keseluruhan Rp23 miliar.
"Dana transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13 miliar dari provinsi, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Rp9 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya terealisasi," jelas Romi.
Tidak hanya ASN yang harus menyesuaikan keuangan pribadi mereka dengan pengurangan TPP. Rekanan proyek pembangunan daerah juga terkena dampak, dengan pembayaran yang harus ditunda. Proyek yang selesai lebih awal pun ikut terdampak jika tagihan pencairan pembayarannya masuk pada Desember. Hal ini menciptakan efek domino pada berbagai sektor yang bergantung pada kelancaran pembayaran dari pemerintah daerah.
"Semua terkena dampak, terutama yang tagihan pencairannya masuk di bulan Desember," kata Romi. Ia menyebutkan bahwa tunda bayar ini mencakup proyek-proyek strategis seperti infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Di tengah tekanan ini, Varial berjanji bahwa perbaikan akan menjadi prioritas utama di tahun 2025. Menurutnya, upaya pemulihan keuangan daerah akan membutuhkan sinergi yang lebih erat dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan dana transfer yang tertunda dapat segera diterima.
"Kami berkomitmen untuk menuntaskan kewajiban kami di tahun 2025, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan hak ASN dapat dipenuhi dengan optimal," tegasnya.
Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: sejauh mana defisit ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah? Bagi para ASN yang hanya menerima 75 persen TPP, keputusan ini lebih dari sekadar angka di slip gaji mereka. Ini adalah pengingat bahwa stabilitas anggaran adalah fondasi pelayanan publik yang andal.
Seiring waktu, apakah tahun 2025 akan membawa perubahan yang lebih baik atau hanya menjadi pengulangan dari tantangan lama? Warga Tebo, termasuk ASN dan rekanan proyek, hanya bisa berharap bahwa pemulihan bukan lagi janji, tetapi kenyataan.
Add new comment