Pemkab Tebo

Bupati dan Wakil Bupati Tebo Terpilih Bakal Dapat Mobil Dinas Baru, Anggaran Capai Rp1,6 Miliar

MUARA TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo telah menganggarkan Rp1,6 miliar untuk dua unit kendaraan dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih, Agus Rubiyanto dan Nazar Efendi. Kendaraan dinas tersebut berupa Toyota Fortuner, yang akan digunakan setelah pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Tebo, Sukiman, membenarkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Kabupaten Tebo Hadapi Defisit Beras, Pemkab Dorong Petani Tanam Dua Kali Setahun

MUARATEBO – Kabupaten Tebo, Jambi, mencatat defisit beras sebesar 20 ribu ton pada tahun lalu, dengan produksi hanya mencapai 11 ribu ton, sementara kebutuhan beras tahunan mencapai 31 ribu ton. Kekurangan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan tahun ini.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tebo, Riswan, mengungkapkan bahwa beberapa faktor menjadi penyebab defisit beras, termasuk kegagalan panen dan kebiasaan petani yang hanya menanam padi sekali setahun.

Pemkab Tebo Dorong Desa Gunakan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

MUARA TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menegaskan bahwa pada tahun 2025, desa-desa di Tebo dapat mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk mendukung program ketahanan pangan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Desa dan bertujuan memperkuat swasembada pangan di tingkat lokal.

Pemkab Tebo Hadiri RUPS Luar Biasa Bank Jambi, Bahas Strategi Penguatan Perbankan Daerah

JAMBI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menunjukkan komitmennya terhadap penguatan perbankan daerah dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi. Rapat digelar di Kota Jambi, Senin (17/12), dan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra.

Dalam forum tersebut, beberapa agenda strategis dibahas, termasuk penetapan calon direksi baru yang akan diajukan untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemkab Tebo Masih Mengacu pada UMP Jambi untuk Penetapan Upah Buruh Tahun 2025

TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo hingga kini masih menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebagai acuan dalam menetapkan upah buruh tahun 2025. Hal ini disebabkan Kabupaten Tebo belum memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan secara mandiri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tebo, Mardiansyah, mengonfirmasi bahwa upah buruh di Tebo akan tetap merujuk pada UMP Jambi.

Pemkab Tebo Serahkan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas, Wujudkan Inklusi dan Kesejahteraan

MUARATEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo mempertegas komitmennya dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas dengan menyerahkan berbagai bantuan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Tebo menyalurkan kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Tebo Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Peningkatan Infrastruktur Jalan

TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo terus memperkuat upaya peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses bagi masyarakat. Penjabat (PJ) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, mengungkapkan bahwa perbaikan kualitas jalan menjadi prioritas, dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mobilitas masyarakat, Jumat (8/11).

Pemkab Tebo dan Kanwil Kemenkumham Jambi Teken MoU: Sinergi untuk Tingkatkan Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini mencakup berbagai aspek kerja sama yang strategis, di antaranya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM), serta layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.