Memasuki puncak musim hujan, DPRD Kota Jambi kembali menyoroti permasalahan banjir yang masih menjadi ancaman serius di beberapa kawasan. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi potensi banjir, terutama dengan memanfaatkan bantuan dana sebesar Rp 140 miliar dari Jepang yang harus terserap sepenuhnya hingga Mei 2026.
Namun, Yasir mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI dalam pembuatan kolam retensi dan pelebaran sungai masih menghadapi kendala utama, yaitu pembebasan lahan.
“Pemilik lahan di bantaran sungai meminta ganti rugi atas tanah yang akan digunakan untuk program pelebaran sungai. Sementara itu, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 70 miliar, sedangkan pemerintah hanya memiliki anggaran sebesar Rp 5 miliar. Bantuan dari Jepang tidak mencakup biaya pembebasan lahan ini,” ujar Yasir, Jumat (10/1/2025).
Yasir menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pengerjaan dari hulu ke hilir, tetapi memulai dari bagian yang prosesnya lebih memungkinkan.
“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan. Pembangunan kolam retensi, yang lahannya sudah tersedia, sebaiknya menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir di Kota Jambi,” tegasnya.
Sebagai wujud pengawasan, DPRD Kota Jambi telah melakukan kunjungan kerja ke BWSS VI pada 6 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan program penanganan banjir berjalan maksimal, termasuk membahas aspek teknis terkait lokasi dan ganti rugi lahan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan pemangku kepentingan, termasuk normalisasi aliran sungai, benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Yasir.
Meski upaya penanganan terus dilakukan, banjir masih menjadi masalah di beberapa titik Kota Jambi. DPRD berharap pemerintah segera mengatasi kendala teknis dan administratif yang menghambat realisasi program.
“Banjir ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kami di DPRD akan terus memonitor dan mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini,” pungkasnya.
Dengan bantuan dana dari Jepang dan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif, diharapkan program penanganan banjir di Kota Jambi dapat berjalan efektif, memberikan solusi jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. (*)
Add new comment