Jambi – Kejahatan lingkungan di Koto Boyo, Batanghari akibat tambang batubara yang tidak direklamasi semakin mendapat sorotan publik. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, AR Syahbandar, mendesak Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi agar segera bersuara dan menindaklanjuti persoalan ini.
Menurut AR Syahbandar, Fraksi Gerindra tidak boleh berdiam diri dan menutup mata atas kehancuran lingkungan di Koto Boyo yang terus dibiarkan.
"Fraksi Gerindra harus mengambil sikap! Jangan diam! Bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut masalah reklamasi tambang batubara di Koto Boyo. Jika perlu, DPRD Provinsi Jambi segera melaporkan masalah ini ke KPK!" tegasnya.
Seruan ini muncul setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link dan Perkumpulan Hijau yang mengungkap fakta-fakta mengerikan. Lubang bekas tambang batubara dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Lahan berubah menjadi danau-danau beracun. Air tercemar. Pemerintah terkesan membiarkan perusahaan tambang lari dari tanggung jawab. Lalu, ke mana dana reklamasi yang seharusnya digunakan untuk memulihkan lahan-lahan ini?
AR Syahbandar menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jambi memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti skandal ini.
"Jika DPRD serius, segera bentuk Pansus dan panggil perusahaan tambang yang beroperasi di Koto Boyo! Harus ada audit total terhadap dana reklamasi yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan ini."
Berdasarkan temuan Perkumpulan Hijau, dari 126 perusahaan tambang di Jambi, hanya 3 perusahaan yang melakukan reklamasi!
"Artinya, lebih dari 90 persen perusahaan tambang tidak bertanggung jawab! Ke mana dana reklamasi mereka? Ini harus dibuka!" ujar AR Syahbandar.
Lebih lanjut, AR Syahbandar juga meminta DPRD Jambi melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jika memang ada permainan uang dalam reklamasi tambang ini, maka KPK harus turun!!"
KPK sebelumnya pernah mengungkap bahwa pungutan liar dan dugaan korupsi dalam tata kelola tambang batubara di Jambi bisa mencapai Rp 150 miliar per tahun!
"DPRD jangan hanya jadi penonton! Kalau tidak ada langkah konkret, artinya mereka ikut melindungi kejahatan lingkungan ini!"
Seruan ini kini menjadi ujian bagi Fraksi Gerindra di DPRD Jambi, partainya Presiden Prabowo Subianto. Apakah mereka akan bergerak atau tetap diam?
Jika Fraksi Gerindra benar-benar peduli terhadap lingkungan dan nasib masyarakat Jambi, maka Pansus Reklamasi Tambang Batubara di Koto Boyo harus segera dibentuk!"Ini bukan sekadar pencemaran lingkungan. Ini adalah kejahatan besar! Jika Fraksi Gerindra diam, berarti mereka ikut bersekongkol!" pungkas AR Syahbandar.(*)
Add new comment