Batubara Koto Boyo

Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.

Jambi – Setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau dipublikasikan, aparat akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6 Februari 2025.

Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak fakta yang mengkhawatirkan.

Jambi – Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin membesar. Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan PPTB sehingga pengusaha tambang mau menyetor uang miliaran rupiah ke organisasi ini?

Sejauh ini, PPTB yang dipimpin oleh Asnawi terus bungkam. Tak ada transparansi ke mana dana yang dikumpulkan itu mengalir, apakah dikenakan pajak, serta apakah benar dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Jambi – Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, akhirnya diselidiki aparat kepolisian. Mereka gerak cepat dengan menurunkan tim gabungan, yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup, turun langsung ke lokasi pada Kamis (6/3/2025). Tim gabungan turun untuk menyelidiki lubang-lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi.

Batanghari– Setelah mencuat desakan publik dan investigasi tim Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau, terkait kerusakan lingkungan di Koto Boyo, akhirnya aparat penegak hukum dan pemerintah pusat turun tangan.

Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan di kawasan tambang batubara yang terbengkalai tanpa reklamasi.

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Anggota DPR RI Komisi XII, Cek Endra, meminta Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera turun tangan mengusut kejahatan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Cek Endra mengaku prihatin dengan kondisi lingkungan di Koto Boyo yang rusak parah akibat aktivitas pertambangan batubara tanpa reklamasi. Lubang-lubang raksasa bekas tambang dibiarkan begitu saja. Kondisi itu membentuk danau beracun yang mengancam ekosistem dan kehidupan.

Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, semakin mengkhawatirkan. Lubang-lubang bekas tambang batubara menganga lebar, meluas, membentuk danau luas yang mengancam ekosistem dan kehidupan. Hutan hancur, tanah kehilangan kesuburan, dan pemerintah seolah tutup mata atas kejahatan lingkungan yang terjadi di depan mata. Tim Jambi Link dan Jambi Satu melakukan penelusuran beberapa bulan belakangan. Kami akan mengulasnya untuk publik, secara berseri.