Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi kembali menggulirkan anggaran jumbo dari APBN 2025. Setelah proyek tanggul dan bendung D.I. Batang Asai senilai Rp 57 miliar dengan output-nya hanya 0,12 km, kini proyek serupa kembali mencuat: pembangunan jaringan irigasi senilai Rp 18,5 miliar di Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun.
Namun proyek yang dibungkus jargon ketahanan sumber daya air ini justru kembali menuai tanda tanya besar: untuk apa membangun jaringan irigasi, sedangkan di kawasan itu minim potensi lahan sawah aktif?
Berikut rincian proyek:
- Nama Proyek: Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Asai
- Lokasi: Desa Sungai Keramat & Teluk Tigo, Kec. Cermin Nan Gedang
- Nilai HPS: Rp 18.499.999.663,93
- Output: 0,2 Km jaringan irigasi
- Outcome: 1 hektare lahan pertanian
- Durasi Pelaksanaan: 240 hari kalender
- Jenis Kontrak: Tahun Tunggal (SYC)
- Sumber Dana: APBN 2025, Kementerian PUPR
- Satker: SNVT PJPA Sumatera VI Provinsi Jambi
Proyek ini mencetak rekor baru sebagai proyek irigasi bernilai belasan miliar dengan hasil fisik minim dan luaran yang hampir tak berdampak pada masyarakat lokal.
Salah satu tokoh Sarolangun, yang lama menangani infrastruktur pedesaan, mengaku heran dengan proyek ini. Menurutnya, Cermin Nan Gedang bukanlah wilayah yang cocok untuk sistem irigasi permukaan.
“Kita perlu mempertanyakan kebermanfaatan proyek. Karena kawasan tersebut tidak ada potensi sawahnya. Saya tidak melihat urgensi membangun saluran irigasi di situ. Siapa yang akan manfaatkan airnya?,” ujarnya tegas kepada media ini.
Ia menilai proyek ini harusnya dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyarankan dana sebesar itu lebih baik dialihkan untuk daerah dengan potensi teknis irigasi yang nyata.
Proyek ini mengulang pola yang sama seperti proyek tanggul dan bendung senilai Rp 57 miliar yang juga dibangun di lokasi yang sama, yang hanya menghasilkan 0,12 km output dan outcome 1 hektare sawah. Publik juga menyoroti proyek senilai Rp 3 miliar untuk konsultan pengawas yang dimenangkan oleh perusahaan dari luar daerah.
Publik berharap proyek ini benar-benar mendatangkan kebermanfaatan yang besar. Harus diawasi jangan sampai proyek semacam ini menjadi celah untuk meraup keuntungan pribadi.
Masyarakat Sarolangun menuntut:
- Dibukanya dokumen tender ke publik
- Audit langsung oleh BPKP dan inspektorat
- Evaluasi urgensi proyek oleh Pemkab Sarolangun
- Pelibatan warga dan tokoh lokal dalam validasi kebutuhan proyek
“Kami minta jangan bangun irigasi hanya karena ada pagu anggaran. Proyek semacam ini harus menjawab kebutuhan, bukan hanya jadi ajang belanja,” tegas Ade, tokoh Sarolangun dan mantan anggota marinir.
Proyek infrastruktur seharusnya membawa air, sawah, dan kemakmuran bagi rakyat. Namun jika berulang kali pola yang muncul adalah output minim dan dana maksimal, maka masyarakat punya hak untuk curiga. Apakah ini pembangunan, atau hanya proyek penghabisan anggaran?
Breakdown Estimasi Biaya Pekerjaan Utama Proyek Irigasi BWSS VI (Rp 18,5 Miliar)
| Item Pekerjaan | Estimasi Biaya (Miliar Rupiah) |
|---|---|
| Penulangan Beton diameter ≥ 12 mm | 2,5 |
| Pengecoran Beton Fc' 18.68 (menggunakan Truck Mixer) | 8,0 |
| Pemindahan Tanah dari Borrow Area | 3,0 |
| Total Tiga Pekerjaan Utama | 13,5 |
Catatan Kritis:
- Ketiga pekerjaan utama ini sudah memakan sekitar 73% dari total HPS (Rp 18,5 Miliar).
- Estimasi ini belum termasuk biaya persiapan, manajemen proyek, SMKK, administrasi, keuntungan kontraktor, dan PPN.
- Pengecoran beton mendominasi biaya. Jika tidak diawasi ketat, item ini berisiko jadi tempat penyimpangan (mark-up harga material, volume fiktif, dll).
- Pemindahan tanah dari borrow area juga sensitif, karena volume bisa dimanipulasi lewat perbedaan data lapangan dan laporan.
Model proyek dengan output fisik kecil (0,2 km) namun biaya jumbo seperti ini wajib diaudit teknis secara menyeluruh.(*)
Add new comment