Isu pemeriksaan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat santer dalam beberapa hari terakhir akhirnya ditepis langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dalam klarifikasi singkat yang dikirimkan pada Jumat (25/7/2025), Budi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Sejauh ini tidak ada informasi tersebut,” katanya singkat lewat pesan WA.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan resmi dari lembaga antirasuah atas kabar yang menyebut sejumlah pejabat Pemprov Jambi dipanggil ke Jakarta untuk diperiksa dalam sebuah kasus dugaan korupsi.
Sebelumnya, rumor mengenai “pemeriksaan diam-diam” oleh KPK terhadap pejabat Jambi sempat viral di grup-grup WhatsApp dan platform media sosial. Tak butuh waktu lama, narasi ini menyulut spekulasi dan bahkan menyebut beberapa nama pejabat aktif, yang ternyata tidak terbukti.
Juru Bicara Pemprov Jambi, Ariansyah, juga sudah membantah kabar tersebut lebih awal. Menurutnya, informasi itu hoaks dan tidak memiliki dasar fakta.
“Publik diminta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak akurat dan tidak berdasar,” tegas Ariansyah.
Di era digital seperti sekarang, rumor bisa tumbuh lebih cepat dari klarifikasi. Bahkan lebih cepat dari kebenaran itu sendiri.
Yang menarik dari kasus ini bukan hanya soal siapa yang diperiksa atau tidak, melainkan bagaimana sebuah kabar bisa menyebar tanpa nama, tanpa bukti, tapi menggerakkan opini banyak orang. Media sosial kadang bukan lagi tempat informasi, tapi ladang asumsi.
Klarifikasi dari KPK dan Pemprov Jambi tentu penting. Tapi lebih penting lagi membangun ekosistem informasi yang sehat. Di mana publik dilatih untuk tidak reaktif, tidak cepat menyebar sebelum memverifikasi.
Karena seperti kata bijak lama, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi jika yang difitnah adalah orang yang bahkan belum tentu tahu bahwa namanya sedang dibicarakan.
Dengan pernyataan resmi dari KPK ini, isu pemeriksaan pejabat Pemprov Jambi bisa dikatakan clear. Tidak ada nama. Tidak ada surat panggilan. Tidak ada pemeriksaan.
Tapi ini juga menjadi pelajaran bahwa di tengah iklim politik yang mulai memanas, satu bisikan bisa menjadi badai. Apalagi jika publik tak lagi membedakan antara kabar dan kabur.(*)
Add new comment