Proyek pengaspalan jalan di Merangin, Jambi, senilai Rp 10,9 miliar mendapat sorotan warga terkait minimnya transparansi dan kualitas pengerjaan. Masyarakat menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
***
Proyek pengaspalan jalan long segment dari Simpang Tengkorak menuju Pulau Rengas, Merangin menjadi sorotan publik. Dengan nilai kontrak mencapai Rp 10,9 miliar, proyek ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga terkait transparansi dan pelaksanaannya.
Keluhan Warga Terhadap Transparansi Proyek
Sejumlah warga Merangin mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap minimnya informasi terkait proyek ini. Papan informasi proyek, yang seharusnya memberikan rincian mengenai sumber dana dan pelaksana proyek, tidak menyebutkan dari mana asal anggaran yang digunakan.
"Ini uang rakyat. Kami berhak tahu bagaimana uang tersebut digunakan," tegas salah seorang warga yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Warga juga menyoroti kualitas pengaspalan jalan yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Mereka khawatir bahwa jalan yang baru diaspal ini tidak akan bertahan lama dan akan menimbulkan masalah di masa depan. "Seharusnya proyek ini dilakukan dengan kualitas yang baik agar tidak perlu diperbaiki dalam waktu dekat," keluh warga lainnya.
Sikap Pejabat yang Dipertanyakan
Ketika dikonfirmasi oleh media, pejabat Dinas PUPR Kabupaten Merangin, termasuk Kabid Bina Marga Yadyy dan PPTK PU Eep, tidak memberikan respons. Kedua pejabat ini tidak menjawab panggilan telepon dan terkesan menghindar dari tanggung jawab. Sikap ini memicu spekulasi bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek yang sengaja ditutupi.
Kepala Dinas PUPR Merangin juga tampak enggan memberikan penjelasan, sehingga menimbulkan kecurigaan lebih lanjut di kalangan masyarakat.
Tuntutan Masyarakat untuk Transparansi
Masyarakat Merangin berharap adanya tindakan tegas dan transparansi dari pihak terkait dalam pengelolaan proyek ini. Mereka menuntut agar inspektorat Merangin lebih aktif mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa dana yang besar tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur daerah.
"Dana sebesar ini harus dikelola dengan baik dan transparan. Kami ingin proyek ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Merangin," ujar seorang warga dengan tegas.
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan proyek pemerintah di daerah, di mana masyarakat berharap adanya kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Harapannya, penegakan hukum yang adil dan tegas dapat memastikan setiap proyek berjalan sesuai tujuan, demi kesejahteraan masyarakat.(*)
Sumber : https://javawatchindonesia.co.id/2024/08/01/dugaan-mark-up-anggaran-proyek-pengaspalan-jalan-simpang-tengkorak-pulau-rengas/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_D6WKbXRd-RbMVXuGe2pcYkRGtTvvLG4hpMnqfsNmW7ILh4ebR_dhmX4_aem_afCRJR2Lug7POl_N_lS2VQ
Add new comment