Dinas PUPR Merangin

Merangin - Impian warga Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, untuk menikmati akses jalan mulus di Tahun Baru 2026 musnah sudah.

Dua proyek jalan senilai total Rp 2 miliar di wilayah ini berakhir tragis. Kontrak diputus, kontraktor angkat tangan, dan kondisi jalan kini justru hancur lebur seperti kubangan kerbau.

Kekecewaan warga memuncak karena proyek yang seharusnya menjadi solusi, malah berubah menjadi petaka.

Merangin - Proyek peningkatan jalan di Kabupaten Merangin kembali menjadi sorotan tajam. Setelah ruas Lubuk Birah–Durian Rambun terancam gagal, kini kondisi serupa terjadi pada proyek peningkatan jalan Desa Tiaro–Sepantai di Kecamatan Muaro Siau.

Proyek yang menelan anggaran hampir Rp 1 miliar ini nyaris tanpa geliat pekerjaan fisik. Padahal, masa kontrak akan berakhir dalam hitungan hari, tepatnya sekitar tanggal 20 Desember ini.

Merangin - Proyek peningkatan Jalan Lubuk Beringin–Durian Rambun di Kabupaten Merangin kini berada di ujung tanduk. Dengan sisa waktu kontrak hanya tinggal lima hari, progres fisik pekerjaan di lapangan dilaporkan belum mencapai 50 persen.

Kondisi ini memicu kekhawatiran publik akan mangkraknya proyek tersebut. Dinas PUPR Kabupaten Merangin pun tak menampik adanya keterlambatan parah ini.

Merangin - Menjelang akhir tahun anggaran, sejumlah proyek pembangunan trotoar di Kabupaten Merangin, Jambi, justru bikin ketar-ketir. Bukannya hampir rampung, pekerjaan di lapangan malah terlihat mandek.

Penyebab utamanya diduga bukan karena kontraktor tak punya modal, melainkan terjebak oleh spesifikasi teknis yang dinilai tak masuk akal: wajib menggunakan beton ready mix mutu K250.

Merangin - Lampu kuning menyala bagi sejumlah proyek pembangunan trotoar di Kabupaten Merangin, Jambi. Di penghujung tahun anggaran yang tinggal menghitung hari, pengerjaan di lapangan justru mandek dan terancam tidak selesai tepat waktu.

Biang kerok keterlambatan ini diduga bukan karena faktor cuaca, melainkan kebijakan spesifikasi teknis yang dinilai tidak masuk akal. Dinas terkait mewajibkan penggunaan beton siap pakai (ready mix) dengan mutu K250, sebuah spesifikasi yang dianggap terlalu tinggi untuk kelas pekerjaan trotoar.

Merangin - Proyek pembangunan Taman Ex Kantin PKK di Kabupaten Merangin kini berada dalam sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran fantastis lebih dari Rp 3 miliar itu dinilai bermasalah, mulai dari metode pengerjaan yang dianggap tak lazim hingga kualitas fisik yang mengecewakan.

Kejanggalan utama yang memicu polemik adalah metode pengecoran yang dilakukan secara manual. Padahal, untuk proyek dengan nilai miliaran rupiah, penggunaan readymix (beton siap pakai) biasanya menjadi standar wajib demi menjamin mutu.

Merangin - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah melakukan kegiatan di Kabupaten Merangin, Jambi. Selama beberapa hari terakhir, lembaga antirasuah ini melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) menyasar sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2025.

Kehadiran tim KPK ini bukan isapan jempol. Seorang sumber terpercaya dari anggota DPRD Kabupaten Merangin membenarkan hal tersebut. Ia menyebut agenda KPK hari ini, Selasa (25/11/2025), cukup padat, termasuk pertemuan tertutup dengan pihak legislatif.

Merangin - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin akhirnya menetapkan pemenang tender Pembangunan Taman Kota di Lokasi Eks Kantin PKK. Proyek APBD 2025 senilai Rp 3,1 miliar ini dimenangkan oleh DD Kontraktor.

Informasi ini diketahui dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Merangin. Tender dengan kode RUP 60039557 tersebut kini berstatus 'Tender Sudah Selesai'.

Proses lelang salah satu proyek jalan di Kabupaten Merangin, Jambi, meninggalkan jejak kejanggalan yang mencolok. Tender Penanganan Jalan Aur Berduri - Simpang Pulau Layang (Aur Berduri-Telun) senilai Rp 2 miliar dimenangkan oleh sebuah CV asal kabupaten tetangga (Kerinci) dengan penurunan harga yang teramat minim. Ini memicu pertanyaan serius tentang efisiensi anggaran dan iklim persaingan usaha.

Merangin - Proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Merangin senilai Rp 7 miliar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025. Proyek yang digarap oleh CV. Azka Jaya Mandiri pada 2024 itu terendus mengalami kekurangan volume pada lapisan aspal teratas (AC-WC), sehingga memicu pertanyaan serius soal kualitas pengerjaan dan proses pengawasan.