Kasus proyek

Gaung polemik tender proyek Pustu Kelurahan Bungo Taman Agung kini memasuki babak penentuan. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV Abimanyu Jaya kini menghadapi rintangah terakhir, yakni penandatanganan kontrak. Namun, langkah itu tak semulus yang dibayangkan.

Dinas Kesehatan, selaku pengelola anggaran masih wait and see. Mereka sedang mengkaji masalah hukum jika meneruskan teken kontrak.

Indra Kesuma, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, secara tegas menyatakan hingga saat ini belum ada penandatanganan kontrak dengan CV Abimanyu.

Musim proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) makin terasa menggeliat di Provinsi Jambi. Setelah Bungo, Kerinci, Tanjab Barat, Muaro Jambi, hingga Kota Jambi lebih dulu menggelar tender SPAM, kini giliran Pemerintah Kota Sungai Penuh ikut meluncurkan serangkaian proyek serupa.

Tak tanggung-tanggung, tiga paket proyek SPAM dengan nilai total Rp 5,2 miliar resmi digulirkan pada pertengahan tahun anggaran 2025 ini.

Jika proyek Puskesmas Tamiai dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan, maka kini hal serupa mulai tercium dari proyek lain di Kerinci, yakni tender Rehab Sedang Puskesmas Depati VII senilai Rp 2,9 miliar.

Tender ini berlangsung sejak 2 Juni 2025. Berakhir dengan penandatanganan kontrak pada 26 Juni 2025. Tercatat 27 perusahaan mendaftar. Hanya dua perusahaan yang benar-benar mengajukan penawaran.

Kegaduhan tender proyek di Kabupaten Bungo belum juga reda. Kali ini, tekanan datang dari lembaga pengawas independen. Direktur Eksekutif TEGAR (Transparansi & Etika Gerakan Rakyat), Erwin Munas, mendesak Bupati Bungo Dedy Putra untuk membatalkan hasil tender Pustu Taman Agung yang dinilai sarat masalah.

Bukan sekadar membatalkan, Erwin juga menyerukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani tender tersebut. Jika terbukti lalai atau melakukan pembiaran atas pelanggaran aturan, katanya, Pokja harus dibubarkan dan diganti.

Baru sebulan menjabat, Bupati Bungo yang dikenal bersih dan tegas itu, Dedy Putra, langsung dihadapkan pada ujian pertama, deretan tender proyek bermasalah yang kini menyulut gaduh di ruang publik. Ujian ini bukan datang dari lawan politik. Tapi justru dari dalam rumahnya sendiri, dari ruang gelap sistem tender yang menyimpan aroma busuk.

Apakah Bupati Dedy akan bertindak?

Atau justru diam dan menjadi bagian dari pembiaran?

Gaung masalah tender proyek di Bungo kian membumbung. Pasca mencuatnya masalah tender SPAM, kali ini carut marut tender berpendar di proyek Pembangunan Pustu.

Untuk diketahui, tahun 2025, Pemkab Bungo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Pustu Kelurahan Bungo Taman Agung senilai Rp 662.948.000,00 dan Pembangunan Pustu Rantau Makmur senilai Rp 662.948.000,00.

Kejanggalan tender proyek air bersih di Kabupaten Bungo semakin terang. Setelah tender SPAM Sungai Puri senilai Rp 1,2 miliar disorot karena perubahan jadwal evaluasi secara mendadak, pola serupa terulang pada proyek SPAM Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal dengan nilai lebih besar, Rp 2,1 miliar.

Polanya nyaris identik. Perubahan jadwal evaluasi dilakukan detik-detik menjelang tenggat. Selisih pagu dan HPS kembali hanya Rp 4.000. Peserta penawar sangat sedikit: hanya 5 dari 34 pendaftar. CV. Bangun Sarana Mandiri kembali muncul sebagai penawar terendah.

Riak-riak mulai mengarah pada proyek Penunjukan Langsung (PL) jalan lingkungan (jaling) di Kota Jambi. Kali ini, warga di jalan menuju TMP Pemakaman Teratai, RT 27 Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan,--sebelumnya disebut RT 28--, mengeluhkan kualitas jalan baru, yang dinilai tipis, rapuh, dan minim pengawasan.

“Ketebalan aspalnya cuma sekitar 2 cm, padahal biasanya bisa sampai 4 cm,” ujar seorang warga kepada tim Jambi Link.

Lagi-lagi kejanggalan menghantui proses tender di Kota Jambi. Kali ini, jejak masalah terendus pada tender rehabilitasi tanggul Sungai samping Perum Safira. Proyek ini bernilai Rp 734 juta di Dinas PU Kota Jambi.

Angin protes terhadap proses tender proyek Jembatan Jalan Sari Bakti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, kian membesar. Setelah sebelumnya CV Intan Bangun Persada menyuarakan dugaan ketidakadilan, kini PT Nadi Konstruksi Group menyusul dengan tone yang tak kalah keras.

PT Nadi menyebut Pokja Pemilihan Kota Jambi telah menyimpang dari prinsip dasar pengadaan.