Jaksa

CV Mulia Ardhana, perusahaan yang mencatumkan alamatnya di Jl. Pakubuwono No. 80 RT 19, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi, ini telah ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pemerintah di Merangin. CV ini akan mengerjakan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Di balik kabar baik itu, muncul catatan hitam dalam rekam jejaknya. Salah satu proyek yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024 ternyata menjadi temuan BPK RI dalam audit keuangan tahun 2025.

Proyek Peningkatan Jalan Simpang Pasar Sengeti – Desa Gerunggung – Desa Suak Putat (Batas Batanghari) yang dikerjakan CV Mitra Prima Utama (MPU) kini masuk dalam sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hasil audit tahun 2025 mengungkap pekerjaan yang semula diklaim selesai 100% itu ternyata menyimpan masalah. Audit BPK RI menunjukkan proyek itu terdapat kekurangan volume pekerjaan.

CV Try Jaya Pratama sukses mengunci kemenangan tender proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah senilai Rp 14 miliar di Provinsi Jambi. Proyek itu bersumber dari APBN Kementerian PUPR tahun 2025. Menggunakan skema Tender Cepat, perusahaan ini unggul sebagai penawar terendah. Bahkan telah diberi tanda bintang satu sebagai pemenang potensial. Di balik capaian ini, jejak perusahaan konstruksi asal Aceh Besar itu terselip sejumlah catatan yang patut jadi perhatian publik. Berikut hasil penelusuran tim Jambi Link.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan anggaran jumbo untuk sektor pendidikan ke Provinsi Jambi. Kali ini, proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jambi 1 memasuki tahap krusial.

Tender bernilai Rp 14,1 miliar itu kini berada di fase upload dokumen penawaran.

Paket pekerjaan ini menyasar lima madrasah yang tersebar di tiga wilayah administratif:

PT Runggu Prima Jaya baru-baru ini membetot perhatian publik usai memenangkan tender mega proyek pembangunan tanggul penutup, fasilitas bendung, dan jaringan irigasi D.I. Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Jambi, senilai Rp 57 miliar.

Perusahaan berbasis di Jakarta Timur ini keluar sebagai pemenang dengan penawaran terendah Rp 45,59 miliar. Mereka mengalahkan 109 peserta lain. Proyek yang dibiayai APBN 2025 lewat BWSS VI Jambi itu sebelumnya sempat gagal lelang pada tahap awal dan harus ditender ulang.

Jaksa tak tinggal diam. Vonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim kepada Helen Dian Krisnawati, pengendali jaringan narkoba di Jambi, dianggap terlalu ringan. Padahal, jaksa sebelumnya menuntut pidana mati.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Jambi, Nophy Tennophero Suoth, SH., MH menegaskan pihaknya telah memutuskan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

“Terhadap putusan PN Jambi, kami akan menempuh upaya hukum dan saat ini sedang dalam proses pengajuan banding,” tegas Nophy kepada Jambi Link, Sabtu (2/8/2025).

Tagihan listrik, air, dan telepon hanya Rp 1,8 miliar. Tapi RSUD H. Hanafie Bungo mencairkan cek senilai Rp 2,7 miliar. Selisih nyaris Rp 900 juta disimpan dalam kas kecil. BPK RI dalam audit tahun 2025 ini menemukan praktik itu tak ada SOP, SPJ tak jelas, potensi pelanggaran hukum.

***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2024 menemukan dugaan praktik ganjil yang terjadi berulang tiap bulan di RSUD H. Hanafie Bungo.

Kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi resmi memasuki babak baru. Polresta Jambi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka terkait pengadaan bahan kimia jenis Sucolite LA24HZ untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Ketiganya berinisial MK, HF, dan RW.

Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Hendra Wijaya Manurung, membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas tahap pertama ke kejaksaan. “Prosesnya sudah Tahap I. Kita tunggu hasil penelitian jaksa,” ujarnya, Senin (28/7/2025).

Proyek revitalisasi tiga SMP negeri di Muaro Jambi menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025. Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 mengungkap ketidakwajaran pada pelaksanaan kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tiga paket proyek bernilai miliaran rupiah yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, disebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak. BPK tak main-main, satu per satu kelemahan dikuliti, dari kinerja pejabat dinas hingga penyedia jasa pelaksana.