Anggaran proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci tahun 2023 terus menjadi sorotan. Kali ini, publik mempertanyakan nilai anggaran yang tercatat melonjak signifikan dibanding usulan awal.
Aktivis muda Kerinci, M Arif Safwan menjelaskan, awalnya, Dinas Perhubungan hanya mengajukan Rp 476,5 juta dalam RKA-SKPD 2023 untuk belanja rambu-rambu PJU. Namun dalam DPA Murni 2023, angka itu naik menjadi Rp3,45 miliar.
Tidak berhenti di situ, dalam RKA Perubahan yang diajukan di pertengahan tahun, kembali ditambahkan sekitar Rp2,13 miliar. Alhasil, total pagu membengkak hingga Rp5,58 miliar, atau naik lebih dari Rp5,1 miliar dari angka awal.
"Bagaimana mekanisme penganggaran bisa berubah drastis dalam waktu singkat?," tegasnya.
Arif Safwan menilai, proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD dan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi titik kunci. Dalam praktiknya, sering muncul dorongan agar pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif ikut diakomodasi.
Fenomena pembengkakan anggaran disebut bukan kasus tunggal, melainkan pola yang berulang di banyak daerah. DPRD yang seharusnya mengawasi justru kerap berada dalam posisi pengusul. Sementara eksekutif yang semestinya berpegang pada perencanaan teknokratis sering larut dalam kompromi politik.
Akibatnya, program publik berpotensi jadi ladang tarik-menarik kepentingan.
Aktivis IMM itu menyebut kasus PJU harus menjadi alarm bagi publik.
“Ini soal tata kelola anggaran yang transparan. Lonjakan dari Rp400 jutaan menjadi lebih Rp5 miliar jelas butuh penjelasan yang terang kepada masyarakat. Kalau tidak, publik akan menilai ada permainan di baliknya,” katanya.
Menurut Arif, isu ini bukan semata soal lampu jalan, melainkan soal cahaya akuntabilitas di pemerintahan daerah.
“Lampu-lampu mungkin terpasang, tapi jangan sampai hati nurani politik justru padam. Masyarakat berhak tahu kenapa angka bisa membengkak sedemikian rupa,” tambahnya.
Kasus ini kini sudah masuk dalam proses penyelidikan, dengan sejumlah pihak terkait disebut telah dimintai keterangan. Publik berharap, aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.(*)
Add new comment