Momentum HUT ke-26 Kabupaten Sarolangun: Meneguhkan Semangat Kebersamaan Menuju Sarolangun MAJU

Oleh:

Ir. Ar. H. Ibnu Ziady MZ., ST., MH., IAI*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Sarolangun bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum refleksi atas perjalanan panjang yang telah dilalui. Usia ke-26 menjadi penanda kedewasaan daerah ini dalam menghadapi tantangan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Dalam momen penuh makna ini, kita diajak untuk kembali meneguhkan semangat kebersamaan, mempererat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen daerah. Hanya dengan bersatu dan saling mendukung, cita-cita besar menuju Sarolangun MAJU (Mandiri, Aman, Jaya, dan Unggul) dapat diwujudkan.

Semangat HUT ke-26 ini menjadi energi baru untuk melanjutkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga dalam memajukan Sarolangun. Kebersamaan adalah kunci. Dengan gotong royong dan tekad yang kuat, Sarolangun mampu menjadi daerah yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga tumbuh dalam nilai, budaya, dan karakter.

Skema pembiayaan infrastruktur kolaboratif & inovatif untuk Kabupaten
Sarolangun

Di tengah kondisi dukungan keuangan daerah yang masih menjadi problem secara nasional ini, menjadi factor yang cukup berat bagi Upaya percepatan Pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah termasuk juga Kabupaten Sarolangun. Sangat diperlukan pendekatan pembiayaan kolaboratif dan inovatif sangat cocok untuk kabupaten seperti Sarolangun: memungkinkan proyek lebih cepat terealisasi tanpa membebani APBD
sendirian, menarik modal swasta, dan memberdayakan komunitas lokal. Namun keberhasilannya bergantung pada desain kontrak, alokasi risiko yang jelas, kapasitas pemerintahan daerah, dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Dengan menerapkan beberapa alternatif desain pembiayaan dan penanganan seperti:

1. Blended finance — gabungkan sumber: APBD/APBN, pinjaman lunak (development finance), investasi swasta, dan dana masyarakat/CSR.
2. Alokasi risiko yang tepat — risiko politik/perizinan pada pemerintah; risiko konstruksi/operasional pada kontraktor/swasta.
3. Keberlanjutan fiskal — jangan memindahkan beban operasional jangka panjang ke APBD tanpa rencana pendanaan.
4. Partisipasi lokal — libatkan masyarakat melalui co-financing, cooperatives, atau skema tarif yang adil.
5. Transparansi & KPI terukur — indikator kinerja, audit independen, dan publikasi data
   proyek.

Rangka skema konkretnya merupakan gabungan beberapa instrument, meliputi:

1. SPV (Special Purpose Vehicle) milik gabungan Bentuk badan usaha proyek yang modalnya berasal dari: pemerintah daerah (minority equity), investor swasta, dan dana pembangunan (misalnya lembaga multilateral).
   SPV menangani kontrak konstruksi, operasi, dan pembayaran (misalnya availability payments atau share of revenue).
2. PPP dengan pembayaran ketersediaan (availability payment) Swasta membiayai dan membangun; pemerintah atau SPV membayar bagian tetap pada masa operasi bila layanan tersedia — mengurangi beban pengguna langsung bila kemampuan bayar rendah.
3. Blended finance + hibah/viability gap funding (VGF)
   Untuk proyek yang secara ekonomi layak tapi tidak menarik investor komersial penuh, gunakan hibah awal (dari donor/CSR/APBN) untuk menutup selisih ekonomi.
4. Green/impact bonds daerah / municipal bonds
   Terbitkan obligasi daerah berlabel (misalnya green bond untuk sanitasi/air bersih atau jalan ramah lingkungan) kepada investor domestik/ institutional.
   Perlu perbaikan rating fiskal & kepastian penerimaan untuk menarik investor.
5. Land Value Capture & Special Assessment
   Bila proyek meningkatkan nilai tanah (jalan, jaringan air), kenakan kontribusi pengembang atau pungutan peningkatan nilai (special assessment) pada properti yang menikmati manfaat.
6. Skema Community Financing & Micro-contributions
   Skema iuran masyarakat untuk operasi-pemeliharaan (dengan subsidi terarah untuk keluarga miskin). Juga model kontrak manajemen lokal (community-managed small infrastructure).
7. Kontrak Output-based Aid / Performance-based Grants
   Pembayaran sebagaian diikat pada pencapaian outcome (misalnya meter terpasang, jalan bisa dilalui sepanjang tahun).

Keuntungan skema ini

1. Mempercepat realisasi proyek tanpa membebani APBD penuh.
2. Meningkatkan kualitas desain dan manajemen berkat keterlibatan swasta.
3. Mengurangi risiko pemborosan bila dikaitkan dengan KPI dan pembayaran berbasis kinerja.
4. Mendorong inovasi layanan (digital pembayaran, sistem pemantauan remote).
5. Risiko & mitigasi
6. Risiko politik / perubahan kebijakan — mitigasi: perjanjian jangka panjang & jaminan hukum, dukungan DPRD.
7. Kemampuan bayar masyarakat rendah — mitigasi: subsidi tepat sasaran, availability payments, model cross-subsidy.
8. Kapasitas teknis pemerintah daerah lemah — mitigasi: technical assistance (TA) dari donor, gunakan advisor transaksi, bangun unit pembiayaan infrastruktur daerah.
9. Korupsi/kurangnya transparansi — mitigasi: mandatory disclosure, tender terbuka, audit publik, e-procurement.

Untuk mengimplementasi konsep ini diperlukan beberapa langkah praktis (roadmap
singkat) berupa:

1. Identifikasi proyek prioritas & business case (3–6 bulan): studi kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan.
2. Struktur pembiayaan & alokasi risiko: tetapkan kombinasi equity, debt, hibah; bentuk SPV jika perlu.
3. Konsultasi publik & pemangku kepentingan: dukungan masyarakat dan investor.
4. Pengadaan & legalisasi: tender transparan, kontrak PPP dengan klausul KPI dan force majeure.
5. Pendanaan awal: amankan VGF/hibah/dana donor untuk gap.
6. Konstruksi & pemantauan: milestone-based disbursement, audit pihak ketiga.
7. Operasi & evaluasi: payment triggers sesuai KPI, review 6–12 bulan.

Rekomendasi akhir
Mulai dengan 1–2 proyek pilot (misalnya jaringan air bersih desa atau perbaikan akses jalan penghubung pasar) menggunakan blended finance + availability payment. Diawali dengan menyiapkan transaction advisor (konsultan PPP) untuk menstruktur transaksi agar menarik investor. Kemudian perkuat aspek legal/keuangan: unit proyek di Pemda, model kontrak standar, dan transparansi yang kuat. Lalu libatkan BUMD lokal bila memungkinkan sebagai partner operasional — ini membantu transfer kapasitas dan menjaga manfaat ekonomi lokal.

Kiranya tulisan singkat ini dapat menjadi media berbagi gagasan dan referensi dalam upaya bersama untuk Langkah akselerasi pembangunan infrastruktur ditengah situasi keterbatasan anggaran. Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Sarolangun. Mari kita jaga semangat persatuan, dan terus melangkah bersama menuju Sarolangun yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera.

*Penulis adalah Arsitek dan Praktisi Infrastruktur