Jambi — Upaya memperkuat ekonomi masyarakat kembali digaungkan dalam pertemuan hangat antara Komisi I DPRD Provinsi Jambi dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 4 Jambi. Silaturahmi yang berlangsung di Ruang Sawit, lantai 3 Region Office PTPN, Senin (24/11/2025), menjadi ruang dialog terbuka mengenai penguatan ekonomi rakyat melalui program perkebunan berbasis kemitraan.
Pertemuan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan bersama terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda peningkatan produktivitas ekonomi rakyat dan pembangunan wilayah berbasis kemandirian masyarakat.
Agenda utama yang dibahas adalah Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), sebuah skema kemitraan strategis yang digagas untuk memperkuat perkebunan rakyat di sekitar wilayah operasional PTPN.
Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PTPN IV Regional 4 Jambi, Achmedi Akbar, menekankan bahwa pembangunan kebun masyarakat bukan sekadar memenuhi kewajiban perusahaan sebagai BUMN, tetapi sekaligus tanggung jawab moral.
“Penting pembangunan perkebunan rakyat untuk peningkatan ekonomi rakyat,” ujar Achmedi.
Dalam dialog yang berlangsung cair bersama Ketua Komisi I H Hapis Hasbiallah SE ME dan para anggota DPRD lainnya—termasuk M. Nasir, Abun Yani, Izhar Majid, hingga Ibnu Sina—Achmedi menegaskan tiga prinsip dalam implementasi FPKM: transparansi, kolaborasi, dan keberlanjutan.
“Program pembangunan kebun masyarakat bukan hanya soal kewajiban, tetapi tanggung jawab moral untuk membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi warga di sekitar operasional kami,” kata Achmedi, disambut anggukan para legislator.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, H. Hapis Hasbiallah, mengapresiasi sikap terbuka PTPN dalam menerima masukan dan diskusi teknis. Menurutnya, peran legislatif adalah memastikan program FPKM benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan dijalankan sesuai regulasi.
“Kami hadir untuk memastikan proses ini berjalan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan PTPN merupakan pondasi penting bagi pengembangan wilayah,” ujar Hapis.
Ia ikut menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara rakyat dan perusahaan, terlebih karena PTPN IV adalah BUMN yang operasionalnya bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Apalagi PTPN IV Regional 4 milik negara. Maka rakyat perlu merasakan manfaat kehadirannya,” lanjutnya.
Seluruh poin yang dibahas mengarah pada satu tujuan: memastikan program pembangunan kebun masyarakat dan kemitraan perkebunan di Jambi sejalan dengan visi besar Ast—agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai pilar utama.
PTPN IV sendiri telah menjalankan sejumlah program strategis: tanam perdana sawit hasil PSR, pelatihan smart plantation, hingga penguatan digitalisasi perkebunan. Semuanya diarahkan agar masyarakat sekitar kebun ikut naik kelas secara ekonomi.
Dialog tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti mekanisme teknis FPKM dan memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga perusahaan.
Pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban, tanpa sekat birokrasi—sebuah sinyal bahwa kerja sama pembangunan perkebunan rakyat di Jambi memasuki fase yang lebih konkret.
(*)
Add new comment