Sungai Penuh - Rencana Pemerintah menyulap wajah ekonomi daerah lewat Revitalisasi Pasar Rakyat Beringin Jaya di Kota Sungai Penuh di akhir 2025 terancam menjadi mimpi buruk. Bukan karena kendala teknis, melainkan karena sosok pemenang tender proyek strategis tersebut.
Adalah PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK), kontraktor asal Bekasi yang resmi memegang kendali proyek pasar modern tersebut. Namun, kemenangan PT CSK kini memicu alarm bahaya.
Perusahaan ini tengah menjadi sorotan tajam karena terseret dalam pusaran kasus korupsi dan pencucian uang (TPPU) di Mahkamah Agung (MA) yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagaimana bisa perusahaan yang petingginya bolak-balik diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih masih bisa melenggang mulus memenangkan tender pemerintah?
Kemenangan PT CSK di Sungai Penuh menjadi ironi besar. Di Jakarta, nama perusahaan ini masuk dalam radar penyidik KPK terkait skandal suap yang menjerat Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan.
KPK tidak main-main. Imanuel Eras Muda Harahap, yang menjabat sebagai Direktur Cabang PT Cimendang Sakti Kontrakindo, tercatat telah berulang kali dipanggil ke Gedung Merah Putih, termasuk pada pertengahan Mei 2024.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, sempat menegaskan bahwa pemeriksaan ini untuk mendalami pengerjaan proyek konstruksi di lingkungan MA yang diduga menjadi modus pencucian uang (TPPU).
Penyidik mengendus adanya pola di mana proyek-proyek konstruksi digunakan sebagai kendaraan untuk menyamarkan uang hasil korupsi. Jika PT CSK terbukti menjadi vehicle pencucian uang, risiko pembekuan aset perusahaan oleh KPK sangat nyata.
"Bayangkan jika di tengah pembangunan Pasar Beringin Jaya, rekening kontraktor diblokir KPK karena kasus Hasbi Hasan. Proyek otomatis mangkrak. Ini bom waktu," ujar Dr Dedek Kusnadi, pengamat kebijakan publik.
Selain masalah hukum di pusat, keraguan terhadap PT CSK juga muncul dari pola operasionalnya di lapangan. Di kalangan pelaku konstruksi Jambi, santer beredar isu bahwa PT CSK hanyalah "Perusahaan Rental" atau melakukan praktik pinjam bendera.
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Dengan beban masalah hukum di Jakarta dan proyek bermasalah di Indonesia Timur, kapasitas PT CSK untuk membuka front pekerjaan baru di Sungai Penuh diragukan. Muncul dugaan bahwa pengerjaan fisik pasar nantinya akan dikendalikan oleh "kontraktor bayangan" berinisial AN.
Jika benar hanya pinjam bendera, kualitas bangunan Pasar Beringin Jaya yang dirancang dua lantai untuk 400 pedagang tersebut berada dalam pertaruhan besar.
Rekam jejak PT CSK di daerah lain semakin memperparah kekhawatiran. Di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, perusahaan ini meninggalkan jejak kelam pada tahun anggaran 2023-2024.
Memborong empat proyek raksasa sekaligus dengan nilai total Rp 84 Miliar—termasuk Pembangunan Terminal Pasar Ikan Babang dan Penataan Pedestrian Pantai Labuha—PT CSK justru gagal total. Progres pekerjaan dilaporkan "jalan di tempat" dan baru menyentuh angka 30% setelah 8 bulan berjalan.
Anggota DPRD Halsel, Safri Talib, bahkan sempat meradang dan menyebut proyek-proyek tersebut berpotensi mangkrak dan merusak wajah kota.
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, jejak proyek PT CSK di tahun-tahun sebelumnya juga disebut-sebut menjadi Temuan BPK RI. Temuan ini biasanya mengindikasikan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau masalah administrasi keuangan.
Lolosnya PT CSK dalam tender Pasar Sungai Penuh di tengah badai masalah—mulai dari kasus KPK, proyek mangkrak di Halsel, hingga temuan BPK—kini menempatkan Pokja Tender dan Pemkot Sungai Penuh dalam sorotan.
Apakah prinsip kehati-hatian (prudence) sudah dijalankan, ataukah ada faktor lain yang memuluskan jalan sang kontraktor bermasalah ini?
Add new comment