Oleh:
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS.
(Mantan Gubernur Lemhanas, Tenaga Ahli Gubernur Jambi)
Dunia sedang bergerak dalam irama yang tidak tenang. Perang, rivalitas ekonomi, perebutan pengaruh kawasan, krisis energi, hingga pertarungan narasi di ruang digital menjadi wajah baru tata dunia kontemporer. Perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel, serta konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, menunjukkan bahwa geopolitik modern tidak lagi berdiri sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Perkara itu menjalar ke harga pangan, nilai tukar mata uang, stabilitas energi, arus investasi, bahkan memengaruhi psikologi sosial masyarakat melalui banjir informasi yang datang tanpa jeda. Dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada negara yang benar-benar berada di luar lingkar dampak konflik global, termasuk Indonesia.
Sebagai negara besar dengan posisi strategis di persimpangan samudra dan jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dunia. Namun, kepentingan yang lebih mendasar bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi atau keamanan kawasan, melainkan memastikan bahwa bangsa ini tidak kehilangan arah ketika dunia kehilangan keseimbangan.
Dalam situasi seperti itulah Pancasila menemukan relevansinya yang paling nyata. Ia bukan sekadar teks konstitusional yang dihafal di ruang kelas, melainkan fondasi hidup berbangsa yang mampu menjadi tameng pelindung ketika gelombang geopolitik datang silih berganti. Pancasila memiliki kekuatan pertama sebagai filter ideologis di tengah derasnya arus globalisasi. Dunia modern membuka ruang masuknya berbagai gagasan, nilai, dan kepentingan dari luar. Sebagian membawa kemajuan, sebagian lain mengandung ancaman yang halus namun berbahaya. Radikalisme, ekstremisme identitas, liberalisme tanpa batas sosial, materialisme yang menyingkirkan etika, hingga politik kebencian dapat masuk melalui media sosial, hiburan populer, bahkan melalui percakapan sehari-hari.
Di titik itulah, Pancasila bekerja sebagai sistem imun nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh tercerabut dari moralitas. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penghinaan terhadap martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk tercerai-berai.
Kekuatan kedua Pancasila tampak dalam arah politik luar negeri Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih jalan bebas aktif, sebuah sikap yang bukan netral pasif, melainkan kebebasan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan. Di tengah rivalitas negara besar, pilihan ini menjadi sangat penting. Dunia sedang menyaksikan bagaimana blok-blok kekuatan berusaha menarik negara lain ke dalam orbit kepentingannya. Tekanan diplomatik, insentif ekonomi, bahkan propaganda informasi menjadi instrumen yang lazim digunakan.
Maka Indonesia memerlukan keteguhan agar tidak sekadar menjadi objek perebutan pengaruh. Pancasila memberikan dasar etik dan filosofis untuk itu. Nilai keadilan sosial mendorong kebijakan luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan kesejahteraan bersama, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain. Nilai kemanusiaan mendorong Indonesia bersuara terhadap penderitaan sipil di wilayah konflik. Nilai persatuan memberi kesadaran bahwa stabilitas regional adalah syarat kemajuan nasional.
Oleh karena itu, ketika Indonesia memilih diplomasi damai, mendorong dialog, atau berperan dalam mediasi, sesungguhnya yang bekerja bukan hanya strategi negara, tetapi jiwa Pancasila itu sendiri. Di sinilah Pancasila berfungsi sebagai jangkar stabilitas nasional. Sila Persatuan Indonesia harus dibaca ulang sebagai strategi keamanan nasional berbasis kohesi sosial. Bangsa yang bersatu lebih sulit dipecah melalui operasi pengaruh dari luar.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan bahwa perbedaan kepentingan harus diselesaikan melalui dialog, bukan permusuhan. Demokrasi Indonesia akan kokoh jika dibangun di atas budaya musyawarah, bukan sekadar kompetisi tanpa batas. Ketika masyarakat mampu berdiskusi tanpa saling meniadakan, maka fondasi negara menjadi jauh lebih kuat daripada sekadar kekuatan koersif.
Pancasila juga memberi Indonesia peluang memainkan peran moral di panggung internasional. Dunia saat ini sering terjebak pada logika kekuatan: siapa paling kuat, dia paling menentukan. Namun sejarah menunjukkan bahwa dominasi militer tidak selalu menghasilkan perdamaian. Banyak konflik justru berkepanjangan karena para pihak lebih sibuk menunjukkan superioritas, daripada mencari jalan keluar.
Indonesia dapat menawarkan pendekatan berbeda, yakni diplomasi yang menempatkan dialog, penghormatan hukum internasional, dan kerja sama sebagai jalan utama. Pendekatan ini bukan romantisme kosong. Dalam banyak forum regional, terutama di Asia Tenggara, cara berdialog telah menjadi instrumen penting meredakan ketegangan. Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk itu. Bangsa yang lahir dari keberagaman dan mampu merawat persatuan memiliki pengalaman berharga tentang seni hidup bersama.
Semua itu hanya mungkin bila Pancasila tidak berhenti sebagai slogan seremonial. Ia harus hadir dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan perilaku elite politik. Generasi muda perlu memahami bahwa Pancasila bukan warisan usang, melainkan perangkat navigasi masa depan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menerjemahkan nilai-nilainya ke dalam tata kelola yang adil, bersih, dan berpihak pada rakyat. Dunia usaha perlu menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi pembangunan. Media dan ruang digital perlu menjadikan etika publik sebagai pagar kebebasan berekspresi.
Negara dapat bertahan dari guncangan eksternal jika rumahnya kokoh. Pancasila adalah fondasi rumah kebangsaan itu. Ia menjaga agar Indonesia tidak mudah dipecah, tidak mudah dibeli, dan tidak mudah diarahkan oleh kepentingan asing. Dalam dunia yang semakin gaduh, Pancasila adalah suara jernih yang mengingatkan kita siapa diri kita.
Karena itu, ketika geopolitik dunia memanas dan masa depan terasa kabur, Indonesia sesungguhnya telah memiliki tameng yang tidak dimiliki banyak bangsa lain: sebuah falsafah hidup yang lahir dari sejarah, penderitaan, kebijaksanaan, dan cita-cita bersama. Tameng ini bernama Pancasila. Selama ia dijaga bukan hanya di bibir, tetapi di dalam tindakan, Indonesia akan tetap berdiri tegak di tengah badai zaman.(*)
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik, dan Geostrategi, serta Manajemen Pemerintahan.
