Pengurus Kecamatan Partai Golkar Sarolangun tolak pemecatan Tontawi Jauhari sebagai Ketua DPD Golkar Sarolangun. Mereka sebut tindakan ini sebagai bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan DPD Golkar Jambi.
emecatan Tontawi Jauhari, SE., M.Pd. sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Sarolangun oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jambi memicu reaksi keras dari Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Sarolangun. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Sumardayan, perwakilan dari PK Partai Golkar Sarolangun, pemecatan tersebut dinilai sebagai tindakan arogansi dan kesewenang-wenangan yang tidak dapat diterima.
Sumardayan menyatakan bahwa seluruh PK Partai Golkar di Sarolangun dengan tegas menolak keputusan yang diambil oleh DPD Partai Golkar Jambi. "Kami menolak keras pemberhentian sepihak ini. Ini adalah bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan dari Ketua DPD Golkar Jambi," tegas Sumardayan pada Rabu (21/08/2024).
Penolakan ini tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam sebuah surat pernyataan resmi yang telah ditandatangani oleh seluruh PK Partai Golkar se-Sarolangun. Surat pernyataan tersebut berbunyi, "Bersama ini kami menolak pemberhentian sepihak oleh DPD I Provinsi Jambi terhadap Bapak Tontawi Jauhari, SE., M.Pd. sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sarolangun Periode 2020-2025."
Sumardayan menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Tontawi Jauhari, Partai Golkar Sarolangun tetap solid dan berhasil mempertahankan posisinya sebagai unsur pimpinan di Pemilu Kabupaten Sarolangun. Meskipun ada penurunan jumlah kursi DPRD, hal tersebut lebih disebabkan oleh regulasi KPU Sarolangun daripada kesalahan kepemimpinan Tontawi.
"Kami mendukung Tontawi Jauhari karena di bawah kepemimpinannya, Partai Golkar Sarolangun tetap solid dan berprestasi. Penurunan jumlah kursi DPRD lebih disebabkan oleh regulasi, bukan karena kegagalan kepemimpinan," jelas Sumardayan.
Dalam pernyataannya, Sumardayan juga mengungkapkan bahwa PK Partai Golkar Sarolangun sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Partai demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah Partai Golkar. "Kami tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai. Ini demi tegaknya keadilan dan marwah Partai Golkar," tegasnya.
Lebih lanjut, Sumardayan menekankan bahwa pencopotan Tontawi Jauhari dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui proses klarifikasi yang seharusnya. "Pencopotan ini tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada. Tontawi Jauhari tidak pernah diminta klarifikasi terkait pelanggaran apa pun. Ini tentu tidak bagus dalam berorganisasi," ujarnya.
Sumardayan menambahkan bahwa Tontawi Jauhari tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan pemecatan diambil. "Saya pernah tanya ke Tontawi, katanya belum pernah ada klarifikasi. Dipanggil untuk klarifikasi pun belum pernah. Kok main copot?" pungkas Sumardayan.
Sebelumnya, kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jambi digeruduk oleh pendemo yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Politik Kabupaten Sarolangun, Kamis siang 22 Agustus 2024. Aksi tersebut dipimpin oleh Edi S. Latif, dengan tujuan untuk mengkritisi kebijakan pemecatan Tontawi Jauhari dari posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Sarolangun.
Para pendemo menyuarakan empat tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Ketua DPD I Golkar Jambi. Tuntutan-tuntutan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat Sarolangun atas keputusan yang dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan dampak sosial di tengah masyarakat.
Aksi protes ini mencerminkan adanya gelombang kekecewaan yang meluas di kalangan pendukung Golkar di Sarolangun. Tontawi Jauhari, yang selama ini dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukungnya.
Edi S. Latif, dalam orasinya, menegaskan bahwa tindakan pemecatan ini bukan hanya menyakiti Tontawi, tetapi juga menghina seluruh pendukung Golkar di Sarolangun.
"Kami tidak akan diam melihat ketidakadilan ini. Kami akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan," ujar Edi.
Indra Armendaris, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi menyampaikan klarifikasi penting terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Sarolangun yang menggantikan Tontawi Jauhari.
Indra, pengacara senior yang kini dipercaya menjadi staf khusus Gubernur Jambi itu, menjelaskan bahwa keputusan penggantian Ketua Golkar Sarolangun tidak ada kaitannya dengan dinamika Pilkada Sarolangun atau pasangan kandidat tertentu.
"Sesuai arahan Pak Ketua, bahwa penunjukan Plt Tontawi tidak ada kaitannya dengan Pilkada Sarolangun dan juga tidak ada hubungan dengan pasangan calon Hurmin-Gerry," jelas Indra dalam pertemuan dengan warga Sarolangun itu.
Ia menekankan bahwa masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini adalah bagian dari keluarga besar dan sahabat Golkar. Sehingga Golkar merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan.
Indra juga menegaskan bahwa penunjukan Plt Tontawi didasarkan pada informasi yang diterima oleh Cek Endra mengenai adanya gerakan dalam menghadapi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Serta dugaan adanya upaya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang bertujuan untuk menggantikan CE sebagai Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi.
"Itulah yang mendasari Pak CE menerbitkan SK Plt terhadap Tontawi," lanjut Indra.
Namun, Indra menegaskan bahwa Tontawi Jauhari masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai.(*)
Add new comment