Tanjab Timur – Forum Diskusi Rabuan Roadshow (DRR) Tenaga Ahli Gubernur Jambi di Tanjung Jabung Timur berubah menjadi ruang terbuka untuk membedah luka pembangunan kawasan pesisir timur Jambi.
Bukan sekadar diskusi.
Bukan sekadar seremoni.
Di forum itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan curhat kepada Pemerintah Provinsi Jambi, daerah pesisir timur butuh perhatian lebih serius.
Jalan rusak. APBD kecil. Stunting masih menjadi pekerjaan berat. Kemiskinan masih tinggi. Pelabuhan Sabak belum optimal. Hilirisasi masih lebih sering menjadi istilah besar di forum daripada mesin ekonomi di lapangan.
Kegiatan DRR itu digelar Rabu, 3 Juni 2026, di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. Notulen kegiatan disusun oleh Dr. Fahmi Rasid. Forum ini merupakan agenda Pemerintah Provinsi Jambi melalui Tenaga Ahli Gubernur (TAG) untuk menjaring aspirasi daerah, mengidentifikasi masalah pembangunan, serta menghimpun gagasan kebijakan dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, lembaga adat, organisasi profesi, kepemudaan, dan stakeholder pembangunan lainnya.
Ketua TAG Provinsi Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, menegaskan forum ini digelar untuk turun langsung ke daerah. TAG, kata dia, tidak cukup hanya membaca data dari meja rapat. Persoalan daerah harus didengar langsung dari kepala daerah, OPD, DPRD, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal.
“DRR ini kita laksanakan untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung. Apa yang menjadi kebutuhan, potensi, dan persoalan di Tanjung Jabung Timur akan kita rangkum dan sampaikan kepada Bapak Gubernur Jambi,” tegas Syahrasaddin dalam forum itu.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, menyampaikan kondisi daerahnya secara terbuka.
Tanjab Timur, kata dia, memiliki potensi besar. Ada perikanan. Ada pertanian. Ada perkebunan. Ada energi. Ada perdagangan. Ada posisi strategis sebagai kawasan pesisir timur Provinsi Jambi.
Tapi potensi itu belum bisa bergerak optimal.
Penyebab utamanya: infrastruktur dan keterbatasan fiskal.
Bupati menjelaskan kondisi sosial ekonomi Tanjab Timur masih menjadi perhatian serius. Kemiskinan relatif tinggi. Stunting masih butuh penanganan berkelanjutan. Sementara kemampuan APBD terbatas dan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat makin mempersempit ruang fiskal daerah.
Namun bagian paling keras dari paparan Bupati adalah soal jalan.
Tingkat kemantapan jalan di Tanjab Timur disebut baru sekitar 16 persen.
Angka itu menjadi alarm.
Bupati menegaskan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan jalan mantap baru 16 persen, Tanjab Timur seperti daerah kaya potensi yang jalannya belum diberi nadi.
Bupati juga membeberkan dampak ekonomi buruknya jalan.
Menurutnya, kerugian ekonomi akibat keterbatasan infrastruktur jalan di satu kecamatan bisa mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun.
Kerugian itu muncul dari naiknya biaya transportasi, terganggunya distribusi barang dan jasa, turunnya produktivitas masyarakat, serta terbatasnya akses ke pusat ekonomi.
Ini bukan angka kecil.
Jika satu kecamatan saja bisa kehilangan Rp40 miliar setahun, maka jalan rusak bukan lagi sekadar lubang di aspal.
Ia menjadi lubang di ekonomi rakyat.
Petani membayar ongkos lebih mahal. Nelayan sulit membawa hasil. Pedagang rugi waktu. Anak sekolah terhambat. Orang sakit terlambat sampai ke fasilitas kesehatan. Barang menjadi mahal. Produktivitas turun pelan-pelan.
Kerusakan jalan akhirnya menjadi pajak tersembunyi yang dibayar rakyat setiap hari.
Bupati juga menyinggung problem kewenangan.
Ada ruas jalan provinsi di Tanjab Timur. Secara kewenangan, ruas itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun di lapangan, warga sering tidak membedakan jalan kabupaten atau jalan provinsi. Ketika jalan rusak, yang paling sering menerima kemarahan warga adalah bupati.
Ini menjadi beban politik bagi pemerintah kabupaten.
Karena itu, Bupati meminta Pemerintah Provinsi Jambi memberi perhatian khusus pada ruas-ruas jalan strategis di Tanjab Timur.
Bupati menegaskan pembangunan jalan tidak semata kebutuhan kabupaten, tetapi kepentingan strategis Provinsi Jambi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Tanjab Timur tidak bisa menyelesaikan masalah besar itu sendirian.
Bupati menyampaikan APBD Tanjab Timur relatif kecil. Sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Efisiensi anggaran dari pusat juga membuat ruang gerak daerah makin sempit.
Karena itu, Tanjab Timur berharap ada dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat melalui APBN.
Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, kata Bupati, membutuhkan kebijakan afirmatif agar kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak semakin melebar.
Di sinilah pesan politik pembangunan itu menjadi jelas: Tanjab Timur tidak minta dimanjakan. Tanjab Timur meminta diperlakukan adil sesuai beban geografis, kemiskinan, stunting, dan keterisolasian infrastrukturnya.
Selain jalan, Bupati Dillah juga mengusulkan kajian komprehensif untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Sabak.
Pelabuhan itu disebut memiliki nilai strategis sebagai simpul ekonomi, logistik, perdagangan, dan hilirisasi kawasan pesisir timur Jambi. Keberadaannya dinilai penting untuk mendukung distribusi barang, memperkuat konektivitas antardaerah, membuka peluang investasi baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Inilah salah satu titik paling penting.
Tanjab Timur bukan hanya bicara jalan.
Tanjab Timur bicara pintu ekonomi.
Pelabuhan Sabak, jika dihidupkan serius, bisa menjadi outlet perdagangan kawasan timur Jambi. Komoditas dari pesisir, perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri lokal tidak lagi hanya bergerak lambat lewat jalur darat yang rusak.
Pelabuhan bisa menurunkan biaya logistik.
Pelabuhan bisa membuka investasi.
Pelabuhan bisa menjadi fondasi hilirisasi.
Tapi jika dibiarkan setengah hidup, Pelabuhan Sabak hanya menjadi nama besar yang kalah oleh lumpur kebijakan.
Bupati juga menyampaikan satu kebijakan yang seksi.
Ia menegaskan keberadaan jaringan ritel modern harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong agar setiap ritel modern yang beroperasi di daerah memberi ruang pemasaran bagi produk unggulan lokal, seperti kerupuk dan berbagai produk UMKM Tanjung Jabung Timur, agar bisa menembus pasar lebih luas hingga tingkat provinsi.
Di lapangan, pesan ini bisa dibaca lebih tajam: Alfamart dan Indomaret tidak boleh masuk hanya untuk mengambil pasar.
Mereka harus membuka rak untuk produk lokal.
Kerupuk Tanjab Timur tidak boleh hanya hidup di warung kampung, bazar UMKM, atau meja pameran seremonial. Produk lokal harus masuk jaringan distribusi modern.
Jika ritel modern ingin masuk dan tumbuh di Tanjab Timur, mereka harus ikut mengangkat ekonomi rakyat Tanjab Timur.
Ini bukan anti-investasi.
Ini negosiasi keberpihakan.
Ringkasan Isu Utama DRR Sabak
| No | Isu | Sorotan |
|---|---|---|
| 1 | Jalan mantap | Baru sekitar 16 persen |
| 2 | Kerugian ekonomi | Bisa Rp40 miliar per tahun di satu kecamatan |
| 3 | APBD daerah | Terbatas, butuh APBD Provinsi dan APBN |
| 4 | Jalan provinsi | Rusak, tetapi bupati sering disalahkan warga |
| 5 | Pelabuhan Sabak | Diusulkan dikaji dan dihidupkan sebagai simpul logistik |
| 6 | Hilirisasi | Komoditas jangan terus keluar sebagai bahan mentah |
| 7 | Ritel modern | Harus memberi ruang produk lokal seperti kerupuk Tanjab Timur |
| 8 | Stunting | Masih perlu intervensi berkelanjutan |
| 9 | Kemiskinan | Masih menjadi beban serius daerah |
| 10 | CSR perusahaan | Dinilai perlu lebih transparan dan berdampak |
Ketua TAG Jambi Syahrasaddin juga menekankan isu hilirisasi.
Menurutnya, Tanjung Jabung Timur dan kawasan pesisir Jambi sangat relevan dengan isu hilirisasi. Selama ini banyak komoditas daerah keluar dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya tinggal di daerah.
“Hilirisasi penting agar daerah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Harus ada nilai tambah. Harus ada pengolahan. Harus ada manfaat ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat,” demikian pokok penegasannya.
Pernyataan ini menohok.
Selama ini daerah pesisir kerap menjadi tempat bahan mentah keluar. Sawit keluar. Kelapa keluar. Ikan keluar. Pinang keluar. Hasil alam keluar.
Yang tinggal di daerah sering hanya jalan rusak, kemiskinan, stunting, dan CSR yang belum jelas manfaatnya.
Jika hilirisasi tidak dijalankan, daerah kaya sumber daya hanya menjadi halaman belakang ekonomi besar.
Forum DRR ini juga menghadirkan perspektif Tanjung Jabung Barat.
Mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Yan Ery, S.Pt., M.Si, menyampaikan bahwa Tanjab Barat mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28 persen pada tahun 2025. Angka ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.
Tapi pertumbuhan tinggi itu belum boleh membuat pemerintah terlena.
Yan Ery menegaskan manfaat pembangunan harus lebih merata. Tanjab Barat masih menghadapi tantangan kemiskinan, stunting, keterbatasan fiskal, dan kebutuhan infrastruktur.
Tanjab Barat juga memiliki komoditas unggulan seperti pinang, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kopi, perikanan, pertanian, serta minyak dan gas bumi.
Karena itu, hilirisasi komoditas unggulan didorong agar produk daerah tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.
LAM Tanjab Barat Soroti CSR: Jangan Cuma Seremonial
Ketua LAM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Prof. Dr. H. Ahmad Ridwan, menyoroti efektivitas dan transparansi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Ia mempertanyakan sejauh mana CSR perusahaan yang beroperasi di Tanjab Barat benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, manfaat CSR belum optimal, terutama untuk pendidikan, pemberdayaan generasi muda, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Ia juga mendorong transparansi pengelolaan dan penyaluran dana CSR, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar bisa diawasi masyarakat.
Prof. Ridwan juga meminta evaluasi Forum CSR daerah. Ia menilai forum CSR harus benar-benar menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar wadah koordinasi yang lemah.
Ia juga menyoroti persoalan tanah ulayat, hak masyarakat adat, dan pentingnya pelibatan lembaga adat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi CSR.
Ini bagian yang kontroversial.
Sebab perusahaan besar beroperasi di daerah, mengambil manfaat ekonomi, tetapi publik masih bertanya: apa yang benar-benar kembali ke rakyat?
LAM Tanjab Timur: Pulau Berhala, Pendidikan, Jalan Rasau–Nipah Panjang
Ketua LAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ahmad Suwandi, S.H., M.H, membawa isu sejarah, budaya, pendidikan, hilirisasi, dan infrastruktur.
Ia meminta perhatian terhadap Pulau Berhala sebagai situs historis, budaya, dan identitas masyarakat Melayu Jambi. Di kawasan itu terdapat makam Datuk Paduko Berhala, bagian penting dari sejarah Kesultanan Melayu dan peradaban Melayu Jambi. Ia mendorong pelestarian, perlindungan, dan promosi situs tersebut, sekaligus mempertegas Pulau Berhala sebagai bagian dari Provinsi Jambi.
Ia juga mendorong pemerataan akses pendidikan hingga wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan. Bahkan ia mendorong beasiswa magister dan doktoral bagi putra-putri Tanjab Timur.
Di bidang hilirisasi, Ahmad Suwandi mempertanyakan langkah konkret Pemprov Jambi dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan Tanjab Timur. Ia berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah itu memberi dampak ekonomi lebih besar melalui industri hilir, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan nilai tambah produk daerah.
Ia juga meminta perhatian Pemprov Jambi terhadap pembangunan dan peningkatan ruas Jalan Rasau–Nipah Panjang, jalan lingkungan, dan jalan produksi yang menjadi akses ekonomi masyarakat.
Bappeda Tanjab Timur: Pendidikan Gambut, Vokasi, Stunting, Nelayan dan Pelabuhan
Kepala Bappeda Tanjung Jabung Timur, Drs. Ali Fahrudin, M.PA, menilai DRR bukan sekadar forum diskusi, tetapi wahana menyampaikan persoalan pembangunan daerah langsung kepada Pemprov Jambi melalui TAG.
Ia mengangkat beberapa isu.
Pertama, peningkatan kualitas SDM dan pemerataan pendidikan.
Kedua, pendidikan berbasis karakter lingkungan gambut. Menurutnya, sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan gambut, masyarakat Tanjab Timur perlu memahami ekosistem gambut, pelestarian lingkungan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.
Ketiga, penguatan pendidikan vokasi untuk mengurangi kemiskinan.
Keempat, penguatan sektor perikanan. Tanjab Timur disebut memiliki potensi besar perikanan tangkap dan budidaya, tetapi kontribusinya terhadap produksi perikanan nasional masih relatif kecil.
Kelima, percepatan penurunan stunting, termasuk usulan agar fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprioritaskan pada daerah rentan sosial ekonomi.
Keenam, dukungan kapal penangkap ikan, alat tangkap ramah lingkungan, dan fasilitas pendukung bagi nelayan.
Ketujuh, peningkatan pelayanan dan infrastruktur pelabuhan sebagai simpul logistik, distribusi barang, perdagangan, dan penggerak ekonomi pesisir.
Sekda Sapril: Muara Sabak–Rasau 38 Kilometer Butuh Perhatian
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, S.IP, menegaskan Tanjab Timur memiliki karakteristik berbeda dari daerah lain, baik secara geografis, demografis, maupun tantangan pembangunan.
Ia menyoroti ruas Muara Sabak–Rasau sepanjang sekitar 38 kilometer yang masih membutuhkan perhatian serius dari Pemprov Jambi dan pemerintah pusat. Ruas ini disebut strategis karena menjadi jalur mobilitas masyarakat, distribusi barang, hasil pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Sapril juga menekankan pentingnya pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai simpul logistik dan pintu gerbang ekonomi kawasan pesisir timur Jambi.
Menurutnya, penguatan pelabuhan akan memberi efek berganda terhadap perdagangan, investasi, hilirisasi produk unggulan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya perhatian Pemprov Jambi pada pendidikan, CSR yang disinkronkan dengan Musrenbang Kabupaten, serta konsistensi dukungan provinsi bagi wilayah pesisir.
Dalam tanggapan narasumber, sejumlah akademisi TAG memberi catatan keras.
Prof. Dr. Sukendro, M.Jes., AIFO menekankan daerah pesisir memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, budaya, dan kepemudaan. Ia mendorong open sport event berskala regional dan nasional untuk promosi daerah, pengembangan mangrove sebagai ekowisata, pengemasan fenomena air laut berwarna hitam sebagai daya tarik wisata, dan pelestarian tradisi Mandi Safar sebagai agenda wisata budaya tahunan.
Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd menekankan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, CSR untuk beasiswa, pelatihan keterampilan, reformasi mental, karakter, etos kerja, disiplin, integritas, inovasi, dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan daerah pesisir.
Prof. Dr. Haryadi, S.E., M.MS menyampaikan bahwa Tanjab Barat dan Tanjab Timur memiliki sumber daya alam melimpah dan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Namun pertumbuhan itu belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, kontribusi terbesar masih didominasi perusahaan besar, terutama sektor perkebunan, migas, industri pengolahan, dan SDA. Sementara kontribusi UMKM, koperasi, dan ekonomi masyarakat masih terbatas.
Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si., IPU menegaskan pembangunan ekonomi tidak cukup mengejar angka pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan harus berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menyoroti hilirisasi kelapa dalam: daging kelapa bisa diolah menjadi minyak kelapa, VCO, santan, tepung kelapa; air kelapa menjadi minuman kesehatan; tempurung menjadi arang aktif; sabut menjadi cocofiber, cocopeat, media tanam, dan produk ramah lingkungan.
DPRD Provinsi Soroti CSR, PAD, Pokir, Jalan dan Portal Kendaraan Berat
Anggota DPRD Provinsi Jambi, H. Ahmad Jakfar, S.H, menilai persoalan paling mendasar di Tanjab Barat dan Tanjab Timur adalah infrastruktur jalan.
Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan besar terhadap PAD yang dinilai belum optimal. Dalam banyak kasus, menurutnya, sumber PAD yang cukup signifikan justru berasal dari sektor pelayanan publik seperti rumah sakit daerah.
Jakfar juga menilai pelaksanaan CSR masih lemah karena belum ada Perda khusus yang mengatur mekanisme CSR. Akibatnya, Forum CSR lebih bersifat koordinatif dan himbauan, tidak memiliki daya ikat kuat kepada perusahaan.
Ia juga menyinggung Pokok-Pokok Pikiran atau Pokir DPRD. Menurutnya, anggota dewan sering menghadapi tantangan menentukan prioritas Pokir agar tepat sasaran, karena keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, H. Yudi Hermanto, S.E, menekankan Tanjab Timur memiliki wilayah luas dengan enam kecamatan yang punya tantangan berbeda. Ia berharap DRR tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi melahirkan solusi konkret untuk membangkitkan ekonomi daerah.
Yudi juga menyoroti pentingnya percepatan operasionalisasi Pelabuhan Muara Sabak. Menurutnya, pelabuhan harus difungsikan maksimal sebagai pengungkit perdagangan, logistik, perikanan, dan investasi.
Ia juga menyarankan Pemprov Jambi memperkuat pengawasan ruas jalan provinsi yang dilalui kendaraan bertonase tinggi, terutama kendaraan operasional perusahaan. Salah satu opsi yang disebut adalah pemasangan portal atau sistem pengendalian muatan kendaraan untuk menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia layanan infrastruktur.
Ini penting.
Jalan rusak tidak hanya karena usia konstruksi. Jalan rusak juga karena beban kendaraan berat yang melebihi kapasitas.
Jika perusahaan menggunakan jalan publik untuk operasi ekonomi, maka negara harus tegas menjaga aset publik agar tidak hancur lalu rakyat yang menanggung akibatnya.
Isu Strategis yang Mengemuka
| No | Tokoh/Forum | Isu Utama |
|---|---|---|
| 1 | Syahrasaddin | Aspirasi daerah, efisiensi anggaran, hilirisasi |
| 2 | Bupati Dillah | Jalan 16 persen mantap, stunting, kemiskinan, APBD kecil |
| 3 | Bupati Dillah | Pelabuhan Sabak, hilirisasi, ritel modern wajib dukung UMKM |
| 4 | Yan Ery | Tanjab Barat tumbuh 5,28 persen, tapi butuh pemerataan |
| 5 | Prof Ahmad Ridwan | CSR, tanah ulayat, UMKM, pelibatan LAM |
| 6 | Ahmad Suwandi | Pulau Berhala, pendidikan, hilirisasi, Jalan Rasau–Nipah Panjang |
| 7 | Ali Fahrudin | Pendidikan gambut, vokasi, perikanan, stunting, nelayan, pelabuhan |
| 8 | Sapril | Muara Sabak–Rasau 38 km, Pelabuhan Muara Sabak |
| 9 | Haryadi | Pertumbuhan belum merata, dominasi perusahaan besar |
| 10 | Suandi | Hilirisasi kelapa dan nilai tambah ekonomi lokal |
| 11 | Ahmad Jakfar | Infrastruktur, CSR belum kuat, PAD, Pokir |
| 12 | Yudi Hermanto | Jalan provinsi, Pelabuhan Sabak, portal kendaraan berat |
Anggota Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Dr Agus, menilai forum DRR di Tanjung Jabung Timur membuka satu pesan penting, kawasan pesisir timur Jambi tidak boleh terus dibaca sebagai daerah pinggiran.
Menurutnya, Tanjab Timur justru merupakan beranda ekonomi Jambi jika dilihat dari posisi geografis, potensi pelabuhan, perikanan, perkebunan, pertanian, energi, hingga jalur logistik kawasan timur.
“Tanjab Timur ini bukan halaman belakang Provinsi Jambi. Justru ia bisa menjadi beranda ekonomi Jambi ke depan. Tapi syaratnya jelas: jalan harus dibuka, Pelabuhan Sabak harus dihidupkan, hilirisasi harus dijalankan, dan produk lokal harus diberi ruang pasar,” ujar Muawwin.
Ia menilai data jalan mantap yang baru sekitar 16 persen merupakan alarm keras bagi Pemprov Jambi dan pemerintah pusat. Apalagi, dalam forum itu juga terungkap potensi kerugian ekonomi hingga Rp40 miliar per tahun di satu kecamatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Data ini menjadi salah satu isu utama dalam DRR TAG Jambi di Tanjung Jabung Timur.
“Kalau satu kecamatan saja bisa kehilangan Rp40 miliar setahun karena jalan buruk, maka jalan rusak bukan lagi sekadar masalah teknis. Itu sudah menjadi masalah kemiskinan, masalah logistik, masalah stunting, masalah pendidikan, bahkan masalah keadilan pembangunan,” tegasnya.
Anggota TAG lainnya Muawwin juga menilai usulan Bupati Tanjab Timur untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Sabak sangat tepat. Menurutnya, pelabuhan itu harus masuk dalam kajian strategis Provinsi Jambi karena bisa menjadi simpul logistik, perdagangan, perikanan, dan hilirisasi komoditas pesisir.
“Kalau Pelabuhan Sabak hidup, Tanjab Timur tidak hanya menunggu jalan darat. Daerah ini punya pintu laut. Itu bisa menurunkan biaya logistik, membuka investasi, menggerakkan UMKM, dan mempercepat hilirisasi,” katanya.
Ia juga mendukung sikap Bupati Tanjab Timur yang meminta ritel modern memberi ruang bagi produk lokal seperti kerupuk Tanjab Timur.
“Ini kebijakan kecil tapi tajam. Ritel modern jangan hanya datang mengambil pasar. Mereka harus ikut menaikkan kelas produk lokal. Kalau Alfamart dan Indomaret masuk, kerupuk Tanjab Timur juga harus masuk rak mereka. Bukan hanya di Tanjab Timur, tapi didorong ke outlet se-Provinsi Jambi,” ujarnya.
Anggota Tenaga Ahli Gubernur Jambi lainnya, Yulfi Alfikri, menilai hasil DRR Tanjung Jabung Timur harus segera diturunkan menjadi rekomendasi teknis yang bisa dipakai Gubernur Jambi untuk menyusun prioritas pembangunan.
Menurut Yulfi, forum seperti DRR akan kehilangan daya dorong jika hanya berhenti sebagai catatan diskusi. Ia mendorong agar setiap masalah yang muncul di Tanjab Timur diterjemahkan menjadi daftar program prioritas yang jelas: ruas jalan mana, pelabuhan mana, sektor hilirisasi apa, dan skema pembiayaan dari mana.
“DRR ini jangan berhenti sebagai notulen. Harus turun menjadi rekomendasi teknis. Misalnya, ruas jalan provinsi mana yang paling mendesak, berapa kebutuhan anggarannya, apakah masuk APBD provinsi, didorong ke APBN, atau dibuat skema bertahap,” ujar Yulfi.
Ia menilai Tanjab Timur membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Sebagai daerah pesisir dengan APBD terbatas, kawasan ini tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih kuat secara fiskal dan aksesibilitas.
“Tanjab Timur butuh afirmasi. Kalau kapasitas fiskalnya kecil, sementara beban infrastrukturnya besar, maka provinsi harus hadir lebih kuat. Pemerintah pusat juga harus didorong masuk,” katanya.
Anggota TAG lainnya, Arpani menyoroti pentingnya hilirisasi berbasis komoditas lokal. Menurutnya, Tanjab Timur tidak boleh terus menjadi pemasok bahan mentah. Potensi perikanan, kelapa, pinang, hasil pertanian, hingga produk UMKM harus masuk dalam desain rantai nilai baru.
“Hilirisasi itu jangan hanya bicara pabrik besar. Bisa dimulai dari produk rakyat. Kerupuk, olahan ikan, kelapa, hasil UMKM, semua bisa dinaikkan kelasnya. Tapi harus ada pasar, kemasan, standar produksi, perizinan, dan jaringan distribusi,” jelasnya.
Ia juga menilai Pelabuhan Sabak perlu dikaji secara serius sebagai pengungkit ekonomi kawasan timur Jambi.
“Pelabuhan Sabak itu kunci. Kalau pelabuhan bergerak, logistik bergerak. Kalau logistik bergerak, industri dan UMKM ikut bergerak. Di situ hilirisasi bisa punya kaki,” ujarnya.
Menurut anggota TAG Thamrin Bachri, pesan utama DRR Sabak sangat jelas, Tanjab Timur tidak sedang meminta belas kasihan, tetapi meminta desain pembangunan yang lebih adil.
“Tanjab Timur punya potensi. Yang kurang adalah konektivitas, dukungan fiskal, hilirisasi, dan keberpihakan kebijakan. Itu yang harus dijawab,” katanya.(*)
