Singkirkan Hutama Karya dan Nindya Karya, PT PP Urban Resmi Garap Renovasi RSUD Kerinci Rp138,94 Miliar!

Kerinci – Proyek jumbo Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Kerinci (RSU Kab. Kerinci) akhirnya bergerak ke tahap penandatanganan kontrak.

Nilainya besar.

Pagu paket tercatat Rp138.947.000.000. HPS-nya juga sama persis: Rp138.947.000.000.

Sumber dananya APBN 2026.

Paket ini berada di bawah Kementerian Kesehatan, melalui satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Lokasi pekerjaan berada di Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pemenangnya adalah PT PP Urban.

Perusahaan ini beralamat di Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. NPWP tercatat 00*3**3****07**0.

Harga penawaran PT PP Urban sebesar Rp137.509.300.000. Harga terkoreksinya juga sama: Rp137.509.300.000.

Harga negosiasi dalam data tertulis “-”.

Artinya, penawaran PT PP Urban hanya turun Rp1.437.700.000 dari HPS. Secara persentase, penurunan itu sekitar 1,03 persen.

Untuk proyek sebesar hampir Rp139 miliar, angka ini tidak bisa dibaca sambil lalu.

Secara aturan, penawaran dekat HPS tidak otomatis salah. Apalagi ini pekerjaan konstruksi terintegrasi rumah sakit yang kompleks. Tapi publik tetap berhak bertanya: bagaimana HPS disusun, bagaimana ambang batas dinilai, bagaimana kualitas desain dan konstruksi dikunci, dan bagaimana negara memastikan proyek sebesar ini benar-benar menjadi rumah sakit yang berfungsi, bukan sekadar bangunan baru di atas kertas.

Tender ini mencatat 53 peserta.

Namun dari hasil evaluasi Pokja yang terlihat dalam data, hanya tiga peserta yang tercatat mengajukan harga penawaran, yakni PT PP Urban, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Tiga-tiganya perusahaan besar.

PT PP Urban menawar Rp137.509.300.000.

PT Hutama Karya (Persero) menawar Rp138.391.212.000.

PT Nindya Karya (Persero) menawar Rp138.669.106.000.

Dengan begitu, PT PP Urban menjadi penawar terendah di antara tiga harga yang terbaca.

Namun yang menarik, selisih harga antarpenawar tidak terlalu jauh dari HPS.

PT Nindya Karya hanya turun sekitar Rp277,89 juta dari HPS. PT Hutama turun sekitar Rp555,78 juta. PT PP Urban turun sekitar Rp1,43 miliar.

Dalam tender jumbo, angka-angka ini penting. Sebab sedikit saja ada selisih, nilainya bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Rincian Tender

No	Uraian	Detail
1	Nama Tender	Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kab. Kerinci (RSU Kab. Kerinci)
2	Kode RUP	66080801
3	Nama Paket	Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kab. Kerinci
4	Sumber Dana	APBN
5	Uraian Singkat	6. Ringkasan Pekerjaan RSUD Kerincirev Aanwidjzing.pdf
6	Tanggal Pembuatan	5 Februari 2026
7	Tahap Saat Ini	Penandatanganan Kontrak
8	K/L/PD	Kementerian Kesehatan
9	Satuan Kerja	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
10	Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
11	Metode	Tender - Prakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas
12	Tahun Anggaran	APBN 2026
13	Nilai Pagu	Rp138.947.000.000
14	Nilai HPS	Rp138.947.000.000
15	Jenis Kontrak	Lumsum
16	Kualifikasi Usaha	Besar

Lokasi Pekerjaan

No	Lokasi	Detail
1	Jalan	Jalur Dua Bukit Tengah
2	Desa	Sungai Pegeh
3	Kecamatan	Siulak
4	Kabupaten	Kerinci
5	Provinsi	Jambi

Lokasi ini penting.

RSUD bukan proyek biasa. Ia bukan gedung kosong. Ia akan menjadi ruang pelayanan orang sakit. Tempat warga Kerinci mencari pertolongan. Tempat dokter, perawat, tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien bertemu dalam situasi paling rentan.

Karena itu, tender fisiknya tidak boleh sekadar menang angka.

Harus menang mutu.

Pemenang Tender

No	Uraian	Detail
1	Nama Pemenang	PT PP Urban
2	Alamat	Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta
3	NPWP	00*3**3****07**0
4	Harga Penawaran	Rp137.509.300.000
5	Harga Terkoreksi	Rp137.509.300.000
6	Harga Negosiasi	-

Perbandingan Tiga Penawar

No	Peserta	Harga
1	PT PP Urban	Rp137.509.300.000
2	PT Hutama Karya (Persero)	Rp138.391.212.000
3	PT Nindya Karya (Persero)	Rp138.669.106.000

Jika dibandingkan dengan HPS Rp138.947.000.000, maka selisihnya sebagai berikut:

No	Peserta	Selisih dari HPS
1	PT PP Urban	Turun Rp1.437.700.000
2	PT Hutama Karya	Turun Rp555.788.000
3	PT Nindya Karya	Turun Rp277.894.000

Dari sisi harga, PT PP Urban paling rendah.

Namun secara persentase, penawarannya tetap berada di kisaran 98,97 persen dari HPS.

Inilah salah satu titik sorot publik.

Proyek ini besar. Kompetisinya formal terlihat ramai. Pesertanya 53. Tapi harga pemenang hanya turun sekitar 1,03 persen dari HPS.

Pagu dan HPS proyek ini sama persis Rp138.947.000.000.

Dalam pengadaan pemerintah, kondisi seperti ini bisa terjadi. Namun untuk proyek hampir Rp139 miliar, publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan HPS.

Apakah HPS sudah mencerminkan harga pasar terkini?

Apakah item pekerjaan sudah dihitung secara rinci?

Apakah desain dan konstruksi terintegrasi membuat ruang efisiensi menjadi kecil?

Apakah harga terendah ambang batas memang membatasi penawaran terlalu rendah?

Pertanyaan ini penting karena kontraknya lumsum.

Dalam kontrak lumsum, pekerjaan dibayar berdasarkan total nilai kontrak untuk penyelesaian seluruh lingkup pekerjaan. Risiko perhitungan volume, detail desain, dan perubahan kebutuhan menjadi sangat penting.

Jika perencanaan tidak matang, proyek bisa bermasalah di tengah jalan.

Jika pengawasan lemah, kualitas bisa kalah oleh target waktu.

Tender ini menggunakan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Metodenya Tender - Prakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas.

Kualifikasi usahanya Besar.

Syarat legalitasnya tidak ringan.

Peserta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. Jenis izin yang diminta meliputi Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Badan Usaha atau SBU.

SBU yang disyaratkan adalah SBU jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan GT005 KBLI 2015 kualifikasi usaha besar.

Alternatifnya, badan usaha jasa pelaksana konstruksi dapat membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultansi konstruksi perencanaan/perancangan. Dalam skema itu, pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm.

SBU yang relevan mencakup Bangunan Kesehatan BG008 KBLI 2015 atau Konstruksi Gedung Kesehatan BG005 KBLI 2020, serta jasa desain arsitektural AR102 KBLI 2017 atau jasa arsitektural bangunan gedung hunian dan nonhunian AR001 KBLI 2020.

Selain legalitas, tender ini juga mensyaratkan kemampuan teknis yang berat.

Peserta wajib memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket atau SKP.

Untuk usaha menengah atau besar, peserta harus memiliki Kemampuan Dasar atau KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt, yakni nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Peserta juga harus memiliki sejumlah sertifikat yang masih berlaku pada saat penetapan pemenang.

No	Syarat Teknis	Keterangan
1	ISO 9001:2015	Sertifikat Manajemen Mutu
2	ISO 14001:2015	Sertifikat Manajemen Lingkungan
3	ISO 45001:2018	Keselamatan dan kesehatan kerja
4	ISO 19650-1 dan 19650-2	Sertifikat BIM
5	BPJS Ketenagakerjaan	Bukti pembayaran iuran 3 bulan terakhir
6	KD	3 x NPt dalam 15 tahun terakhir
7	SKP	Memperhitungkan sisa kemampuan paket
8	Pengalaman	Konstruksi terintegrasi rancang bangun gedung kesehatan atau gedung rumah sakit

Tender ini juga mensyaratkan pengalaman pekerjaan, antara lain:

Pertama, pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun gedung kesehatan.

Kedua, pengalaman pekerjaan konstruksi gedung kesehatan.

Ketiga, pengalaman pelaksanaan perancangan pembangunan gedung rumah sakit.

Pengalaman tersebut harus merupakan pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 tahun terakhir.

Dengan syarat seperti ini, tidak heran jika banyak peserta tercatat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar muncul dengan harga penawaran.

Tender ini juga membuka ruang konsorsium, kerja sama operasi, kemitraan, atau bentuk kerja sama lain.

Namun peserta wajib memiliki perjanjian konsorsium atau KSO.

Kerja sama operasi dapat dilakukan antara usaha non kecil dengan non kecil, non kecil dengan kecil, non kecil dengan koperasi, kecil dengan kecil, kecil dengan koperasi, maupun koperasi dengan koperasi.

Leadfirm KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO.

Jumlah anggota KSO dibatasi. Untuk pekerjaan tidak kompleks, paling banyak 3 perusahaan. Untuk pekerjaan kompleks, paling banyak 5 perusahaan.

Persyaratan kepemilikan SBU juga dibatasi. Untuk usaha kecil paling banyak 1 SBU. Untuk usaha menengah atau besar paling banyak 2 SBU.

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU, pengalaman yang dapat dihitung sebagai KD harus sesuai dengan salah satu subbidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.

Peserta yang Gugur Karena KD dan SKP

Dalam hasil evaluasi Pokja, ada tiga peserta yang secara eksplisit diberi alasan tidak memenuhi syarat.

No	Peserta	Alasan
1	PT Syarif Maju Karya	KD tidak sesuai lingkup Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan dan tidak menyampaikan perhitungan SKP
2	PT Total Cakra Alam	KD tidak sesuai persyaratan lingkup Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan
3	PT Tuju Wali Wali	KD tidak sesuai persyaratan lingkup Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan

Catatan ini menunjukkan betapa pentingnya KD dan pengalaman spesifik gedung kesehatan.

Tidak cukup punya pengalaman konstruksi umum.

Tidak cukup pernah membangun gedung biasa.

Untuk rumah sakit, yang diminta adalah pengalaman yang sesuai dengan lingkup gedung kesehatan atau konstruksi terintegrasi gedung kesehatan.

Daftar Lengkap 53 Peserta

No	Peserta	Keterangan
1	PT PP Urban	Menawar Rp137.509.300.000. Harga terkoreksi Rp137.509.300.000. Pemenang
2	PT Hutama Karya (Persero)	Menawar Rp138.391.212.000. Harga terkoreksi Rp138.391.212.000
3	PT Nindya Karya (Persero)	Menawar Rp138.669.106.000. Harga terkoreksi Rp138.669.106.000
4	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
5	PT Syarif Maju Karya	Gugur karena KD tidak sesuai dan tidak menyampaikan SKP
6	PT Total Cakra Alam	Gugur karena KD tidak sesuai
7	PT Tuju Wali Wali	Gugur karena KD tidak sesuai
8	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
9	PT PP (Persero) Tbk	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
10	PT Catur Karya Bersaudara	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
11	PT Penta Rekayasa	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
12	CV Widra 4	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
13	PT Yulindo Artha Graha	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
14	PT Bumi Karsa	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
15	PT Sinar Inti Persada	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
16	PT Medal Jaya Purnama	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
17	PT Mitra Jayakarsa Mandiri	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
18	PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
19	CV Graha Inti Centura	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
20	PT Sera Rora Abadi Konsultan	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
21	CV Adyan Jaya Mandiri	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
22	PT Belimbing Sriwijaya	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
23	PT Tureloto Battu Indah	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
24	PT Penamas Rashataprisma	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
25	CV Telanai Transport's	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
26	PT Citra Prasasti Konsorindo	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
27	PT Makassar Indah Graha Sarana	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
28	PT Genytov Fajar	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
29	PT Hospindo Internusa Jaya	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
30	PT Sulawesi Permai Sakti	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
31	PT Multi Karadiguna Jasa	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
32	CECAC	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
33	CV Cahaya Maulid	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
34	CV Momentum Sakti	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
35	CV Enconars Inti Mandiri	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
36	PT Lamindo Utama	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
37	Renah Kerinci Sakti	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
38	PT Arafah Alam Sejahtera	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
39	PT Multi Sinar Adamar	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
40	PT Yasa Patria Perkasa	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
41	CV Arga Buana Jaya	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
42	PT Kalimanya Ekspert Konsultan	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
43	PT Jaya Engineering	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
44	CV Amadea Indah Perdana	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
45	CV Dwi Tunggal Jaya	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
46	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
47	Perkasa Halomoan Pane	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
48	CV Gunung Bua	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
49	PT Tigadolok Cipta Karya	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
50	CV Yonetta Cahaya Kelbi	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
51	PT Deta Decon	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
52	CV Desain Teknik	Tidak tercatat harga penawaran dalam data
53	Kreasi Muda Sinergi	Tidak tercatat harga penawaran dalam data

Nama-nama besar ikut muncul dalam daftar peserta: PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT PP (Persero), PT Nusa Konstruksi Enjiniring, hingga PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama.

Namun pemenang akhirnya adalah PT PP Urban, entitas yang berbeda dari PT PP (Persero) Tbk yang juga tercatat sebagai peserta.

Sejumlah warga Kerinci berharap proyek pembangunan/renovasi RSUD ini benar-benar menjawab kebutuhan layanan kesehatan.

Seorang warga, Romadona, mengatakan masyarakat Kerinci sudah lama membutuhkan fasilitas rumah sakit yang lebih baik.

“Kalau rumah sakit dibangun bagus, masyarakat pasti mendukung. Tapi jangan hanya gedungnya megah. Layanannya juga harus naik. Dokter, alat, ruang rawat, obat, semua harus ikut membaik,” ujarnya.

Warga lainnya, Markos, menyoroti nilai proyek yang hampir Rp139 miliar.

“Uang sebesar itu harus diawasi. Jangan sampai proyek besar, tapi hasilnya biasa saja. Kerinci butuh rumah sakit yang benar-benar layak,” katanya.

Sementara warga lain meminta pemerintah membuka progres pekerjaan secara rutin.

“Kalau sudah kontrak, publik perlu tahu progresnya. Jangan nanti tahu-tahu selesai, tapi ada masalah kualitas. Ini rumah sakit, bukan gedung seremonial,” ujarnya.(*)