Batanghari – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Batanghari hingga Juni tahun anggaran 2026 sudah banyak terealisasi.
Nilainya tidak kecil.
Totalnya mencapai Rp52.051.508.437.
Angka itu tersebar dalam 547 paket/transaksi, melibatkan 31 satuan kerja di lingkungan Pemkab Batanghari.
Sebagian besar belanja tercatat melalui E-Katalog 6.0. Nilainya mencapai Rp42.872.392.025 dari 529 paket. Sisanya melalui Tender sebanyak 4 paket senilai Rp7.997.855.397 dan Non Tender sebanyak 14 paket senilai Rp1.181.261.015.
Di atas kertas, belanja ini tampak sebagai belanja rutin dan belanja pelayanan. Ada jalan, gedung, kesehatan, pendidikan, internet, alat peraga sekolah, obat-obatan, PLTS puskesmas, jamuan, natura, tenaga kebersihan, pakaian dinas, sampai perabot kantor.
Tapi begitu dibaca lebih pelan, ada sejumlah titik yang layak disorot.
Paket terbesar adalah Penataan Kawasan Aek Meliuk dan Pembangunan Wisata Air Terjun Buatan (Aek Tumpah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Nilainya Rp3.579.156.915. Penyedianya CV Puspa Sari. Status paket selesai.
Di bawahnya ada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) DAU, Pengadaan PLTS Puskesmas 14 KVA pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.056.000.000. Penyedianya Pana Indo Alkestama. Status paket on process.
Lalu ada Pengadaan Alat Peraga Modul Percobaan Fisika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.862.000.015. Penyedianya Srikandi Bandhawa Jaya.
Ada pula Penyediaan Akses Internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp2.399.999.598. Penyedianya Buana Visualnet Sentra.
Deretan angka itu memunculkan pertanyaan publik: apakah paket-paket jumbo ini benar-benar berdampak langsung kepada warga? Apakah harga dan volumenya wajar? Apakah barang dan jasa yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan? Dan apakah output-nya bisa diperiksa di lapangan?
| Uraian | Jumlah | Nilai |
|---|---|---|
| Total paket | 547 | Rp52.051.508.437 |
| Total PDN | - | Rp51.794.531.615 |
| Selisih total-PDN | - | Rp256.976.822 |
| APBD | 536 paket | Rp50.325.676.264 |
| BLUD | 11 paket | Rp1.725.832.173 |
Selisih antara total belanja dan nilai PDN sebesar Rp256.976.822 berasal dari 5 paket bernilai PDN nol. Paket itu antara lain pengadaan obat-obatan di RSUD HAMBA oleh AstraZeneca Indonesia, Imedco Djaja, Beta Pharmacon, Infion, serta belanja bahan komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Trikreasindo Mandiri Sentosa.
Ini tidak otomatis salah. Namun ketika nilai PDN tercatat nol, publik berhak mendapat penjelasan apakah barang tersebut impor, apakah pencatatan belum lengkap, atau memang belum ada produk dalam negeri yang digunakan.
E-Katalog Mendominasi
| Sumber Transaksi | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| E-Katalog 6.0 | 529 | Rp42.872.392.025 |
| Tender | 4 | Rp7.997.855.397 |
| Non Tender | 14 | Rp1.181.261.015 |
E-Katalog mendominasi hampir seluruh paket. Secara sistem, ini sah dan memang menjadi kanal belanja pemerintah yang cepat.
Namun cepat bukan berarti boleh longgar.
Apalagi jika paket katalog bernilai miliaran rupiah, seperti internet Rp2,39 miliar, PLTS puskesmas Rp3,05 miliar, alat peraga pendidikan Rp2,86 miliar, hingga tenaga kebersihan DLH Rp2,13 miliar.
Katalog tetap harus diuji dari sisi kebutuhan, harga, spesifikasi, volume, dan manfaat.
OPD Penyerap Anggaran Terbesar
| OPD | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 22 | Rp12.535.396.143 |
| Dinas Kesehatan | 69 | Rp11.448.396.365 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 | Rp7.646.644.713 |
| Sekretariat Daerah | 77 | Rp5.408.776.776 |
| Dinas Kominfo | 10 | Rp2.819.565.735 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 2 | Rp2.160.284.166 |
| RSUD HAMBA | 12 | Rp1.800.878.163 |
| Dinas TPH Perkebunan | 5 | Rp1.467.194.490 |
| Sekretariat DPRD | 12 | Rp1.440.118.064 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 79 | Rp1.336.525.715 |
Dari komposisi ini terlihat, belanja terbesar berada di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, birokrasi umum, komunikasi, dan lingkungan hidup.
Namun satu hal menarik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya memiliki 5 paket, tetapi nilainya langsung mencapai Rp7,64 miliar. Itu karena empat paket alat peraga pendidikan bernilai jumbo.
Paket Terbesar
| No | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Penataan Kawasan Aek Meliuk dan Wisata Air Terjun Buatan | Rp3.579.156.915 |
| 2 | PLTS Puskesmas 14 KVA | Rp3.056.000.000 |
| 3 | Alat Peraga Modul Percobaan Fisika | Rp2.862.000.015 |
| 4 | Penyediaan Akses Internet | Rp2.399.999.598 |
| 5 | Perluasan Gedung Pusat Oleh-Oleh | Rp2.282.967.384 |
| 6 | Tenaga Kebersihan DLH | Rp2.137.334.916 |
| 7 | Alat Peraga Komprehensif dan Informatif SD | Rp2.099.999.998 |
| 8 | Manajemen Konstruksi Islamic Centre | Rp1.986.350.550 |
| 9 | Coldmix CPHMA dan Aspal Emulsi | Rp1.865.688.000 |
| 10 | Bidan Kit Dinas Kesehatan | Rp1.810.044.810 |
Paket Aek Meliuk dan Aek Tumpah menjadi sorotan pertama. Ini proyek kawasan wisata air terjun buatan. Nilainya Rp3,57 miliar. Di tengah kebutuhan jalan, irigasi, kesehatan, dan pendidikan, proyek wisata buatan semacam ini akan selalu memancing pertanyaan publik: apakah prioritasnya sudah tepat?
Kelompok Belanja yang Mencolok
| Kelompok | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Gedung/kawasan/konstruksi | 12 | Rp8.646.141.559 |
| Alat peraga pendidikan | 4 | Rp7.491.500.013 |
| Makan, minum, jamuan, natura | 93 | Rp4.750.016.575 |
| Jasa tenaga/outsourcing | 14 | Rp3.959.012.556 |
| Jalan/jembatan/material | 9 | Rp3.671.997.248 |
| PLTS kesehatan | 2 | Rp3.492.000.000 |
| Alat kedokteran | 2 | Rp3.326.082.810 |
| Obat/BMHP/Reagen | 12 | Rp2.720.413.629 |
| Internet/komunikasi | 1 | Rp2.399.999.598 |
| Bibit pertanian | 6 | Rp1.545.094.990 |
Salah satu kelompok belanja yang paling sensitif adalah makan-minum, jamuan, dan natura.
Totalnya Rp4,75 miliar dalam 93 paket.
Di Sekretariat Daerah saja, kelompok belanja makan-minum, jamuan, dan natura mencapai Rp3,07 miliar.
Beberapa paket yang mencolok antara lain Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (KDH) senilai Rp672.925.000 kepada Vista Solusindo, paket serupa kepada Putri Maharani senilai Rp658.350.000, serta Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (WKDH) kepada Wati senilai Rp303.340.000.
Ada pula Belanja Modal Mebel (KDH) senilai Rp294.927.000 kepada Radhika Citrapersada, Belanja Natura (Belanja Kering) KDH senilai Rp109.104.160 kepada Anugrah Prima, serta berbagai belanja natura kering dan basah untuk KDH/WKDH.
Belanja ini bisa saja untuk kebutuhan resmi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun secara rasa publik, angkanya tetap sensitif.
Saat warga bicara jalan rusak, sekolah butuh fasilitas, puskesmas butuh layanan, belanja jamuan ratusan juta selalu mengundang pertanyaan: seberapa besar manfaat langsungnya bagi publik?
Data juga mencatat 82 paket berstatus Payment Outside System dengan total Rp1.185.067.908.
Paket terbesar dalam status ini adalah Belanja Modal Mebel di Sekretariat DPRD senilai Rp239.094.000 kepada Rafasya Utama.
Lalu Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Badan Kesbangpol senilai Rp93.625.000 kepada Nur Fitriana Muti.
Ada juga Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film di Sekretariat DPRD senilai Rp67.121.700, Belanja Modal Peralatan Jaringan dan Bahan Komputer di Kominfo senilai Rp45.177.000, serta sejumlah ATK, komputer, natura, perabot, dan alat pendingin.
Status ini perlu dijelaskan. Apakah hanya status teknis pembayaran? Apakah barang sudah diterima? Apakah pembayaran dilakukan di luar sistem katalog? Atau ada alasan administratif lain?
Publik perlu kejelasan agar status pembayaran tidak menjadi ruang abu-abu.
Ada beberapa titik yang paling layak disorot.
Pertama, Penataan Kawasan Aek Meliuk dan Pembangunan Wisata Air Terjun Buatan (Aek Tumpah) senilai Rp3,57 miliar. Proyek wisata buatan ini perlu diuji dari sisi urgensi dan dampak ekonomi.
Kedua, Penyediaan Akses Internet senilai Rp2,39 miliar. Perlu dibuka kapasitas layanan, lokasi, durasi, vendor, dan indikator manfaat.
Ketiga, alat peraga pendidikan mencapai Rp7,49 miliar hanya dalam 4 paket. Perlu dibuka sekolah penerima, jumlah unit, spesifikasi, dan mekanisme distribusi.
Keempat, jamuan, makan-minum, dan natura mencapai Rp4,75 miliar. Publik patut menilai apakah belanja ini proporsional.
Kelima, PLTS kesehatan mencapai Rp3,49 miliar. Ini bisa berdampak positif untuk layanan puskesmas dan pustu, tetapi harus jelas lokasi, kapasitas, dan fungsi riilnya.
Keenam, ada 5 paket nilai PDN nol senilai Rp256,97 juta.
Ketujuh, 82 paket Payment Outside System senilai Rp1,18 miliar harus dijelaskan status administrasinya.
Seorang warga Batanghari, yang dalam draf ini diberi inisial Anel, menilai belanja Pemkab Batanghari harus dibuka lebih rinci, terutama paket bernilai miliaran rupiah.
“Kalau anggarannya puluhan miliar, masyarakat berhak tahu. Proyek Aek Tumpah itu untuk apa, manfaatnya untuk siapa, berapa pengunjung yang ditargetkan, jangan sampai hanya jadi proyek cantik di awal,” ujarnya.
Warga lainnya, Anshori, menyoroti belanja jamuan dan natura.
“Kalau jamuan sampai miliaran, itu harus dijelaskan. Rakyat sekarang melihat prioritas. Jalan bagus, layanan kesehatan bagus, sekolah bagus, itu yang lebih terasa,” katanya.
Sementara warga lain meminta pemerintah membuka data penerima alat peraga pendidikan.
“Alat peraga pendidikan itu bagus kalau sampai ke sekolah dan dipakai murid. Tapi kalau nilainya Rp7 miliar lebih, harus jelas sekolah mana yang menerima,” ujarnya.(*)
