JAMBI – Di tengah berbagai program pembangunan yang terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi, satu hal yang dianggap paling mendasar oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., adalah ketersediaan data yang akurat. Baginya, pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang benar.
Komitmen itu ditegaskan Maulana saat memimpin Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya gerakan besar pendataan ekonomi masyarakat yang akan berlangsung selama lebih dari dua bulan ke depan. Ratusan petugas sensus akan turun langsung ke lapangan menyisir rumah tangga, pelaku usaha, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi.
Bagi Maulana, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan administratif atau pengumpulan angka statistik. Lebih dari itu, sensus menjadi instrumen penting untuk membaca kondisi riil masyarakat dan menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang.
"Kalau datanya tepat, kebijakannya juga akan tepat. Tetapi kalau datanya tidak akurat, maka program pemerintah bisa meleset dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh warga Kota Jambi untuk mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026," ujar Maulana.
Menurutnya, hampir seluruh program pembangunan yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Jambi bergantung pada kualitas data. Mulai dari program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan sosial membutuhkan basis data yang valid agar tepat sasaran.
Karena itu, Maulana meminta seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
"Jangan ada yang takut didata. Jangan ada yang ragu memberikan informasi. Data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik untuk semua," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi yang terus berupaya menghadirkan data berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Ia menilai keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membaca kondisi masyarakat melalui data yang akurat dan terpercaya.
"Sering kali orang berbicara pembangunan hanya soal proyek fisik. Padahal sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah harus tahu apa kebutuhan masyarakat, di mana masalahnya, siapa yang harus dibantu, dan sektor mana yang perlu diperkuat. Semua itu hanya bisa diketahui melalui data," katanya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Jambi juga menginstruksikan seluruh camat, lurah, hingga ketua RT untuk ikut membantu menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Langkah itu dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan tidak menemui hambatan di lapangan.
Pendataan dilakukan secara langsung dengan sistem digital sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi gambaran utuh kondisi ekonomi masyarakat Kota Jambi, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, jasa, industri, hingga sektor-sektor ekonomi lainnya.
Menariknya, sebelum mengajak masyarakat berpartisipasi, Wali Kota Jambi Maulana terlebih dahulu telah menjadi salah satu warga yang didata langsung oleh petugas BPS.
"Wali Kota sudah didata, kini giliran kito. Berikan data yang benar karena data hari ini akan menentukan pembangunan Kota Jambi di masa depan," ujarnya.
Apel siaga itu juga diwarnai penandatanganan komitmen bersama serta pelepasan simbolis petugas sensus yang akan bertugas di seluruh wilayah Kota Jambi.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, BPS, aparat kewilayahan, dan masyarakat, Pemerintah Kota Jambi optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang semakin berkualitas dan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebab bagi Maulana, pembangunan yang baik bukan hanya soal membangun jalan, gedung, atau infrastruktur, tetapi memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
"Data bukan sekadar angka. Di balik data ada kehidupan masyarakat yang harus kita pahami dan kita layani dengan sebaik-baiknya," tutup Maulana.
