Batu bara Jambi

Jambi — Gagasan itu sampai juga ke meja Ivan Wirata.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golkar tersebut membaca kajian Tim Riset JambiLink mengenai celah baru untuk memperbesar pendapatan daerah, yakni menahan sebagian arus uang industri batu bara agar berputar lebih lama di Jambi.

Namanya dibuat menyerupai kebijakan devisa nasional, yakni DHE Lokal.

Gagasan mengunci dana hasil tambang batu bara di Bank Jambi merupakan solusi strategis untuk mengakhiri paradoks kekayaan alam Jambi. Dengan memanfaatkan daya pengungkit regulasi logistik daerah, integrasi pembayaran pajak berbasis UU HKPD, serta percepatan status Bank Devisa melalui KUB, Pemprov Jambi dapat menguasai kembali arus likuiditas bernilai Rp13 Triliun hingga Rp42 Triliun secara sah secara hukum.

Cadangan batu bara Jambi mencapai 1,9 miliar ton dan mampu bertahan hingga 100 tahun. Namun, kemacetan sistemik logistik melenyapkan potensi pendapatan ekonomi hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

oleh :

Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

(Guru Besar Ekonomi. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, Tenaga Ahli Gubernur Jambi)"

Jambi – Praktik pengelolaan dana perbaikan jembatan yang rusak akibat dihantam tongkang batubara dinilai janggal. Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, menyoroti dugaan penyimpangan ini.

Ia menegaskan anggaran perbaikan yang mencapai miliaran rupiah seharusnya dikelola pemerintah, bukan oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Ia mempertanyakan dasar hukum PPTB bisa mengelola dana ini.