Asnawi PPTB

Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.

Jambi – Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin membesar. Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan PPTB sehingga pengusaha tambang mau menyetor uang miliaran rupiah ke organisasi ini?

Sejauh ini, PPTB yang dipimpin oleh Asnawi terus bungkam. Tak ada transparansi ke mana dana yang dikumpulkan itu mengalir, apakah dikenakan pajak, serta apakah benar dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Jambi – Polemik pengelolaan dana yang dikumpulkan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus panas. Hingga saat ini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara masih belum diperbaiki. Padahal, PPTB disebut telah mengelola dana miliaran rupiah dari pengusaha tambang.

Kini, publik mulai mempertanyakan legalitas PPTB dalam mengelola dana tersebut. Lalu, apa alasan para pengusaha tambang mau saja membayar iuran kepada PPTB. Bagaimana soal pajak dari pengelolaan iuran itu?

Jambi – Polemik pengelolaan dana miliaran rupiah untuk perbaikan jembatan yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara semakin mengarah pada dugaan penyimpangan.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, menyoroti tak adanya audit dan pengawasan terhadap dana yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB).

Dana miliaran rupiah untuk perbaikan jembatan seharusnya dikelola pemerintah, bukan PPTB. Menurutnya, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan dana ini.

Jambi – Praktik pengelolaan dana perbaikan jembatan yang rusak akibat dihantam tongkang batubara dinilai janggal. Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, menyoroti dugaan penyimpangan ini.

Ia menegaskan anggaran perbaikan yang mencapai miliaran rupiah seharusnya dikelola pemerintah, bukan oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Ia mempertanyakan dasar hukum PPTB bisa mengelola dana ini.

Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).

Jambi – Insiden tongkang batu bara yang kembali menabrak tiang pelindung Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari menuai kecaman tajam. Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) diminta untuk bersikap tegas dan tidak melindungi pengusaha tongkang yang terlibat dalam kejadian ini.

Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, mantan Kapolda Jambi sekaligus Ketua PP Polri Daerah Jambi, menyoroti pentingnya langkah konkret untuk menghentikan aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai yang dinilai membahayakan infrastruktur vital.