JAMBI - Sidang kasus dugaan korupsi pajak kendaraan di UPTD Samsat Bungo kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jambi. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pringadi.
Dalam kesaksiannya, Agus Pringadi membeberkan kronologi terkuaknya modus dugaan 'penggelapan pajak' yang menyeret tujuh tersangka ini.
Ekonom sekaligus Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.
Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.
MUARATEBO – Aktivitas parkir liar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang muncul sejak 2024 kini menjadi perhatian serius. Direktur RSUD, dr. Oktavieni, mengakui keberadaan parkir liar tersebut dan menyebut bahwa kejadian ini telah dilaporkan kepada Tim Saber Pungli.
"Iya, baru-baru ini, sejak 2024, kami sudah melaporkannya ke Saber Pungli," ujarnya pada Kamis (2/1/2025).
JAMBI – Gonjang-ganjing soal kinerja UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengemuka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori, terang-terangan meminta Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi Kepala UPTD, Husni. Sikap ini lahir setelah munculnya respons yang dinilai tidak serius dari Husni ketika para wakil rakyat melontarkan kritik serta masukan perbaikan pengelolaan aset daerah.
JAMBI – Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, Selasa (18/11/2024). Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, rapat juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jambi tahun 2025 yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan.