Ekonom sekaligus Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.
Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.
Pemerintah Provinsi Jambi mulai membedah benang kusut persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang kian kompleks. Melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Lalu Lintas, sejumlah masalah kronis dari kemacetan akibat angkutan batu bara hingga maraknya angkutan ilegal menjadi sorotan utama.
Bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (25/9/2025), rapat dihadiri Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dirlantas Polda Jambi, dan para pakar. Giat ini bertujuan merumuskan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) periode 2025-2029.