Proyek Gedung DPRD Kerinci

Kritik terhadap proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci kian menguat. Setelah suara muncul dari anggota legislatif dan kalangan mahasiswa, kini giliran aktivis akar rumput angkat bicara.

Soni Yoner, salah satu aktivis Kerinci, secara terbuka menyebut proyek yang selama tiga tahun berturut-turut dikerjakan CV Adyan Jaya Mandiri janggal. Ia menilai pola yang sama ini sebagai “simbol kemunduran demokrasi”.

Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Selama tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri.

Bukan hanya menang, tapi menang dengan pola yang nyaris identik. Minim pesaing, peserta gugur administratif, hingga kondisi tender yang sepi penawaran. Di tengah nilai proyek yang makin membesar, CV ini tampil nyaris tanpa perlawanan.

Aneh?

Atau justru ini bagian dari pengondisian sistematis?

Belum tuntas publik memantau proyek fisik pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci senilai Rp 14 miliar, kini giliran proyek pendampingnya—jasa konsultan pengawasan—yang memantik alarm peringatan. Nilainya memang jauh lebih kecil. Hanya Rp 479 juta. Tapi, dampak dari pengawasan yang cacat bisa jauh lebih besar dari sekadar angka dalam dokumen APBD.

Proyek lanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci kembali digelar tahun 2025 ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci telah membuka tender proyek lanjutan ini pada akhir Mei 2025 kemarin.