Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Selama tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri.
Bukan hanya menang, tapi menang dengan pola yang nyaris identik. Minim pesaing, peserta gugur administratif, hingga kondisi tender yang sepi penawaran. Di tengah nilai proyek yang makin membesar, CV ini tampil nyaris tanpa perlawanan.
Aneh?
Atau justru ini bagian dari pengondisian sistematis?
Pembangunan awal Gedung DPRD Kerinci dimulai pada 2023, dengan nilai proyek Rp 8,2 miliar. Tender dibuka pada 21 Juli dan kontrak diteken 25 Agustus 2023. Ada 27 peserta terdaftar, namun hanya 4 yang mengajukan penawaran. Sisanya gugur tanpa bertanding.
Yang lolos dan menang?
CV Adyan Jaya Mandiri, satu-satunya yang diundang klarifikasi karena dokumennya dianggap paling lengkap. Tiga pesaing lainnya gagal karena alasan teknis. CV Jambi Hulukarya, dinilai Pokja gagal karena tak memperlihatkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan saat pembuktian kualifikasi.
CV Fathir Buana Kencana & CV Barokah Putrajaya Mandiri, keduanya gagal karena Daftar Personil Manajerial tidak sesuai poin 17.2 MDP BAB III.
Pada 2024, proyek kembali dilanjutkan. Anggarannya Rp 4,86 miliar, masih berada di bawah naungan Dinas PUPR Kerinci. Tender kembali dibuka. Peserta terdaftar? 27 perusahaan.
Namun lagi-lagi, hanya 3 yang mengajukan penawaran. CV Shifaiz Konstruksi, gagal karena Daftar Peralatan Utama tidak sesuai MDP. CV Tata Karya Pratama, gagal karena Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan Personil Manajerial tidak sesuai instruksi pada MDP BAB III poin 17.2 & 28.12.
CV Adyan Jaya Mandiri lagi-lagi keluar sebagai pemenang, tanpa halangan berarti.
Tahun 2025 ini, proyek Gedung DPRD Kerinci memasuki tahap ketiga. Nilainya melonjak drastis, Rp 14,3 miliar. Ada 22 peserta yang mendaftar.
Namun, tidak satu pun mengajukan penawaran, kecuali CV Adyan Jaya Mandiri. Maka tak perlu klarifikasi, tak perlu evaluasi panjang. Otomatis menang—tanpa kompetisi. Tender terbesar selama tiga tahun terakhir ini justru yang paling sepi.
Apakah ini kebetulan? Ataukah ada pola yang bisa dibaca secara forensik?
Coba kita cek kejanggalannya. Peserta tender sih banyak. Tapi hanya segelintir yang mengajukan penawaran. CV Adyan selalu memenuhi dokumen dengan sempurna. Sementara peserta lain gagal administratif. Tender terakhir hanya punya 1 penawar aktif, padahal nilai proyek tertinggi.
Seolah-olah, dokumen pemilihan dibuat terlalu teknis dan berlapis, sehingga menyulitkan peserta lain. Gugurnya peserta bisa jadi diakibatkan dokumen yang dirancang sangat ketat?.
Apakah benar CV Adyan selalu menjadi satu-satunya kontraktor yang paling siap?
Ataukah ada bentuk eksklusivitas terselubung dalam pengelolaan proyek DPRD Kerinci?
Mengapa tiga tahun berturut-turut, dengan pola serupa, hasilnya selalu sama?
Di mana ada uang negara, di situ seharusnya ada kompetisi yang sehat. Tapi di Kerinci, seolah-olah hanya satu kontraktor yang layak.
Seorang anggota DPRD Kerinci, yang meminta identitasnya tak dipublikasikan demi menjaga posisi kelembagaan, mengungkapkan kegelisahannya terhadap proses pengadaan pembangunan Gedung DPRD yang selama tiga tahun terakhir hanya dimenangkan oleh satu kontraktor, CV Adyan Jaya Mandiri.
"Kami tak ingin kantor dewan ini menjadi simbol proyek yang dipertanyakan publik. Tiga tahun berturut-turut dimenangkan satu perusahaan yang sama, dengan pola pemenang tunggal, nyaris tanpa perlawanan. Ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan," ucapnya lirih.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan teknis berada di tangan Dinas PUPR. Tapi, ia menekankan bahwa legitimasi lembaga legislatif ikut dipertaruhkan. Bangunan itu bukan sekadar fisik, tapi simbol dari keterwakilan rakyat.
"Kami berharap ada pengawasan ketat terhadap proyek ini. Jika memang prosesnya bersih, mari kita uji secara terbuka. Tapi kalau ada permainan, jangan sampai ini dibiarkan menjadi tradisi. Gedung rakyat harus dibangun dengan integritas," tambahnya.
Lebih jauh, ia juga meminta keterlibatan masyarakat sipil, aktivis, dan media untuk ikut serta dalam mengawal proses pembangunan. Ia mengajak publik agar tidak hanya melihat hasil fisiknya nanti, tetapi juga mengikuti dari siapa, bagaimana, dan atas dasar apa proyek itu dijalankan.
"Rakyat punya hak untuk tahu. Kami di dalam dewan juga punya kewajiban moral untuk memastikan gedung yang akan kami tempati bukan hasil dari tender yang sudah dikunci sejak awal," pungkasnya.(*)
Add new comment