Kasus proyek kerinci

Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Selama tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri.

Bukan hanya menang, tapi menang dengan pola yang nyaris identik. Minim pesaing, peserta gugur administratif, hingga kondisi tender yang sepi penawaran. Di tengah nilai proyek yang makin membesar, CV ini tampil nyaris tanpa perlawanan.

Aneh?

Atau justru ini bagian dari pengondisian sistematis?

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menggulirkan proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci. Tahun 2025 ini, alokasi anggaran untuk proyek itu adalah Rp 874.200.000.

Proses tender sudah masuk masa sanggah. Ada 13 perusahaan yang memasukkan penawaran. Data yang diperoleh tim Jambi Link, hanya 3 yang menawar. Yakni CV Kerinci Jayo, CV Rafka Berkah dan CV GENNiYO Technik.

Lihat table berikut:

Belum tuntas publik memantau proyek fisik pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci senilai Rp 14 miliar, kini giliran proyek pendampingnya—jasa konsultan pengawasan—yang memantik alarm peringatan. Nilainya memang jauh lebih kecil. Hanya Rp 479 juta. Tapi, dampak dari pengawasan yang cacat bisa jauh lebih besar dari sekadar angka dalam dokumen APBD.