Keuangan Daerah

Muaro Jambi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan dalam pertanggungjawaban belanja bahan bakar dan pelumas pada empat SKPD Pemkab Muaro Jambi. Nota yang diserahkan sebagai bukti pengeluaran ternyata tidak berasal dari transaksi pembelian sebenarnya.

Dalam pemeriksaan BPK, pemegang kendaraan mengakui adanya pembelian nota atau struk kepada pihak lain. Tujuannya agar bukti pengeluaran sesuai dengan pagu anggaran.

Nilai belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan itu mencapai Rp 153.742.166 atau sekitar Rp 153,74 juta.

Jakarta - Gubernur Jambi Al Haris, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Al Haris menyuarakan keluh kesah para kepala daerah soal anjloknya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi mengganggu APBD 2026.

Al Haris, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung dampak besar yang dirasakan daerah akibat penurunan nilai TKD.