MUARO JAMBI — Temuan BPK RI terkait kegiatan reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025 memasuki babak baru.
Aliansi Pemuda Anti Korupsi atau APK menyatakan telah melaporkan dugaan penyimpangan kegiatan reses tersebut ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, hari ini Kamis 9 Juli 2026.
Laporan itu disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas penggunaan anggaran reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025.
KERINCI — Belanja alat tulis kantor atau ATK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci menjadi salah satu catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.
Temuannya tidak besar secara nominal.
Tetapi menarik dari sisi tata kelola.
BPK mencatat terdapat belanja ATK, cetak, dan cover pada Sekretariat DPRD Kerinci yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Nilainya Rp20.749.227.
Angka itu muncul dari pemeriksaan atas 13 faktur belanja ATK dan cover dengan total tagihan Rp212.220.400.
Perusahaan konstruksi CV DD Kontraktor kembali menjadi sorotan setelah memenangkan tender proyek Pembangunan Taman Kota di lokasi eks Kantin PKK, Kabupaten Merangin. Proyek APBD 2025 senilai Rp 3,1 miliar itu resmi jatuh ke tangan DD Kontraktor selaku penawar tunggal.
Informasi dari SPSE Merangin menunjukkan tender berstatus “sudah selesai” dengan kode RUP 60039557. Menariknya, meski 15 peserta tercatat mendaftar, hanya DD Kontraktor yang memasukkan penawaran harga – sebesar Rp 3.095.897.184,46, nyaris menyamai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 3,108 milia.
Merangin - Proyek rehabilitasi Gedung Olahraga (GOR) di Kabupaten Merangin, Jambi, menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam audit tahun 2025, BPK menemukan adanya masalah dalam proyek senilai Rp 828 juta yang dikerjakan pada tahun 2024 tersebut, yang berujung pada potensi kelebihan pembayaran.
Merangin - Proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Merangin senilai Rp 7 miliar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025. Proyek yang digarap oleh CV. Azka Jaya Mandiri pada 2024 itu terendus mengalami kekurangan volume pada lapisan aspal teratas (AC-WC), sehingga memicu pertanyaan serius soal kualitas pengerjaan dan proses pengawasan.