Jakarta - Gubernur Jambi Al Haris, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Al Haris menyuarakan keluh kesah para kepala daerah soal anjloknya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi mengganggu APBD 2026.
Al Haris, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung dampak besar yang dirasakan daerah akibat penurunan nilai TKD.
"Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar biasa turunnya," ujar Al Haris dalam keterangannya.
Menurutnya, penurunan drastis TKD telah memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa pos anggaran krusial seperti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga belanja operasional menjadi terancam.
"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya," jelasnya.
Al Haris secara khusus menyoroti potensi guncangan pada APBD tahun 2026. Ia khawatir daerah-daerah dengan kemampuan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak.
"Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ungkapnya.
Ia melukiskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang berat bagi pemda yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
"Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa," ujarnya.
Meski demikian, Al Haris menyebut ada angin segar dari pertemuan tersebut. Menteri Keuangan, kata dia, merespons baik keluhan para kepala daerah dan berjanji akan melakukan peninjauan ulang.
"Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah," katanya.
Sebagai penutup, Al Haris menegaskan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, fokus pemerintah daerah bisa bergeser dari mewujudkan visi-misi pembangunan menjadi sekadar bertahan agar pemerintahan tetap berjalan.
"Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD-nya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan," tegasnya.(*)
Lihat Foto-foto Kegiatannya :
Add new comment