Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar data statistik yang mengkhawatirkan. Setengah lebih, atau 51 persen, dari total kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah ternyata didominasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Data ini diungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat 'menguliti' para kepala daerah dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Tebo, Jambi. Tim dari lembaga antirasuah itu menggelar rapat tertutup dengan Pemkab dan DPRD Tebo, serta menyoroti sejumlah proyek strategis di lapangan.

Kegiatan bertajuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini digelar di Ruang Paripurna DPRD Tebo pada Rabu sore (30/10/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Fokus utama KPK adalah mengingatkan Pemkab dan DPRD Tebo agar tidak terlambat dalam proses penyusunan dan pengesahan RAPBD.

SAROLANGUN – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan studi tiru terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, bersama Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, memimpin kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.