Budi Prasetyo

Muaro Jambi - Pusaran proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan satu. Bukan pula dua.

Sebanyak 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi dilaporkan ke lembaga antirasuah. Pelapor menduga ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai Rp50 miliar.

Laporan itu kini mulai disentuh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan lebih dulu memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan pelapor.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang kerap memicu tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan KPK menyusul kasus Bupati Lampung Tengah nonaktif, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan uang suap untuk membayar utang biaya kampanye.

Tak tanggung-tanggung, dari total dugaan suap Rp 5,75 miliar yang diterima Ardito, sebanyak Rp 5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang politiknya saat kontestasi pemilu.