Bawaslu

Bawaslu Provinsi Jambi memetakan potensi pelanggaran dalam pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, M Hapis mengatakan bahwa potensi pelanggaran ini misalnya penggunaan fasilitas negara oleh petahana hingga keterlibatan ASN dalam proses pendaftatan ke KPU.

"Makanya nanti kita lihat saat pendaftaran, apakah ada ASN yang terlibat, dan juga perangkat Desa seperti Kades akan kami awasi jika ikut," katanya pada Selasa 27 Agustus 2024.

Hasil Pengawasan Proses Coklit, Ratusan Saran Perbaikan Bawaslu Jambi Sudah Ditindaklanjuti KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menyampaikan hasil pengawasan Coklit Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU melalui petugas Pantarlih.

Berdasarkan pada hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, jajaran Bawaslu
Provinsi Jambi sesuai dengan tingkatannya telah menyampaikan 32 Imbauan dan 417 Saran Perbaikan baik yang bersifat langsung (lisan) maupun tulisan ke jajaran KPU.

Jambi – Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah resmi berakhir. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) ini berlangsung selama satu bulan, mulai dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

JAMBI – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Peringatan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas ASN selama proses Pilkada berlangsung.