ASN

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Wilayah Provinsi Jambi periode 2024-2027 resmi dikukuhkan pada Minggu (1/12/2024). Acara yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Penjabat Bupati Muaro Jambi, Drs. Raden Najmi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman.

Dalam kegiatan itu, Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono juga dilantik sebagai anggota FORSESDASI Provinsi Jambi.

JAMBI - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jambi, Zoztafia, secara resmi melepas dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purnabakti pada Senin (2/9) dalam sebuah upacara apel kepegawaian di halaman depan kantor Kanwil Kemenag Jambi.

Dua ASN yang memasuki masa purnabakti tersebut adalah Erna Juita, yang telah mengabdi selama lebih dari 37 tahun, dan Rita Yasni, yang telah mengabdi selama lebih dari 34 tahun di lingkungan Kementerian Agama Jambi.

Bawaslu Provinsi Jambi memetakan potensi pelanggaran dalam pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, M Hapis mengatakan bahwa potensi pelanggaran ini misalnya penggunaan fasilitas negara oleh petahana hingga keterlibatan ASN dalam proses pendaftatan ke KPU.

"Makanya nanti kita lihat saat pendaftaran, apakah ada ASN yang terlibat, dan juga perangkat Desa seperti Kades akan kami awasi jika ikut," katanya pada Selasa 27 Agustus 2024.

Oleh :

Mohd. Hizwan Hanif

(Mahasiswa Biasa)

Sebanyak 256 orang Eks anggota dan simpatisan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Provinsi Jambi, melakukan cabut Bai'at dan ikrar setia kepada NKRI.

Kegiatan ini digelar di lapangan hitam Mapolda Jambi pada Kamis, 26 Juli 2024. Tampak hadir Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Wagub Jambi Abdullah Sani, unsur Forkopimda dan Tokoh Agama.

JAMBI – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Peringatan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas ASN selama proses Pilkada berlangsung.