BPK RI 2026

KERINCI — Belanja alat tulis kantor atau ATK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci menjadi salah satu catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

Temuannya tidak besar secara nominal.

Tetapi menarik dari sisi tata kelola.

BPK mencatat terdapat belanja ATK, cetak, dan cover pada Sekretariat DPRD Kerinci yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Nilainya Rp20.749.227.

Angka itu muncul dari pemeriksaan atas 13 faktur belanja ATK dan cover dengan total tagihan Rp212.220.400.

TANJAB TIMUR — Proyek pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menjadi sorotan.

Kali ini, sorotan itu muncul dari rincian hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut, BPK menemukan adanya kemahalan harga pengadaan sebesar Rp186.480.726 pada belanja bantuan seragam sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Temuan ini menjadi lanjutan dari catatan BPK terkait pengadaan seragam sekolah yang sebelumnya sudah menyita perhatian publik.

TANJAB TIMUR — Kasus pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menjadi sorotan.

Kali ini sorotan datang dari hasil audit BPK RI tahun 2026.

Dalam laporan pemeriksaan tersebut, BPK menemukan realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT tidak sesuai ketentuan.

Nilainya tidak kecil.

BPK mencatat terdapat kelebihan pembayaran atau kemahalan harga sebesar Rp361.923.685.

MUARO JAMBI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapat sejumlah catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

Setidaknya ada tiga persoalan yang disorot.

Pertama, pembayaran jasa konsultansi pengawasan konstruksi yang disebut tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Kedua, masih adanya 16 rekening bank pengelolaan dana BOSP yang sudah tidak digunakan, tetapi belum ditutup pihak sekolah.