Disdikbud Muaro Jambi

MUARO JAMBI — Belanja gedung dan bangunan Pemkab Muaro Jambi tahun 2025 dengan anggaran Rp63.737.660.919,50 menyisakan masalah. Realisasinya Rp61.713.812.057,54 atau 96,82 persen.

Audit BPK RI 2026 menemukan kekurangan volume pada 45 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tujuh SKPD Pemkab Muaro Jambi. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan, dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik bersama PPK/PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan staf Inspektorat.

MUARO JAMBI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapat sejumlah catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

Setidaknya ada tiga persoalan yang disorot.

Pertama, pembayaran jasa konsultansi pengawasan konstruksi yang disebut tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Kedua, masih adanya 16 rekening bank pengelolaan dana BOSP yang sudah tidak digunakan, tetapi belum ditutup pihak sekolah.

Muaro Jambi - Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muaro Jambi mulai mengeksekusi sejumlah pengadaan barang dan jasa. Bukannya dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolah atau pengadaan buku, ratusan juta rupiah uang rakyat rupanya banyak tersedot untuk agenda kegiatan sewa hotel dan jasa konsultan penataan aset daerah.

Muaro Jambi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muaro Jambi pelan-pelan mulai 'memanaskan' mesin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Menariknya, dari catatan awal tahun ini, aliran dana yang cukup besar justru tersedot untuk belanja sewa hotel.

Berdasarkan data yang dihimpun, Disdikbud Muaro Jambi terpantau memproses lima paket penyewaan hotel untuk berbagai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tingkat SD dan SMP. Jika ditotal, anggaran untuk sewa hotel ini nyaris menyentuh angka Rp 400 juta, tepatnya Rp 392.080.000.