LHP BPK Kota Jambi 2026

Bisnis perumahan yang sedang menggeliat di Kota Jambi menyisakan banyak masalah. Tak sedikit developer atau pebisnis perumahan bertindak seenaknya. Cuma fokus ngejar cuan namun tak taat aturan. Sialnya, Dinas Perkim Kota Jambi selaku regulator dan wasit bagi para developer terkesan membiarkan.

Audit BPK RI 2026 menemukan 298 dari 404 kompleks perumahan yang selesai dibangun sepanjang 2011–2025 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot Jambi.

Hanya 106 perumahan yang telah melakukan penyerahan.

Perumda Air Minum Tirta Mayang sudah menggunakan berbagai infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah.

Namun dalam audit BPK RI, status asetnya belum sepenuhnya selesai.

Nilainya mencapai Rp222.642.093.067,26.

Lebih dari Rp222 miliar.

Persoalan itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi mengenai pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan laporan rekomendasi DPRD atas LHP BPK.