BPK RI Jambi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI banyak menemukan proyek-proyek bermasalah di Kabupaten Batang Hari. Hasil audit BPK RI tahun 2026 menemukan paket pekerjaan Rehab Gedung Eks MTQ Kabupaten Batang Hari mengalami masalah keterlambatan penyelesaian. Sialnya, saat audit BPK dilakukan, sanksi denda belum dikenakan.

Paket itu dikerjakan CV Bintang Perdana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data tender yang dihimpun Jambi Link, proyek berkode RUP 59530244 tersebut memiliki pagu Rp3.722.644.530.

Bisnis perumahan yang sedang menggeliat di Kota Jambi menyisakan banyak masalah. Tak sedikit developer atau pebisnis perumahan bertindak seenaknya. Cuma fokus ngejar cuan namun tak taat aturan. Sialnya, Dinas Perkim Kota Jambi selaku regulator dan wasit bagi para developer terkesan membiarkan.

Audit BPK RI 2026 menemukan 298 dari 404 kompleks perumahan yang selesai dibangun sepanjang 2011–2025 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot Jambi.

Hanya 106 perumahan yang telah melakukan penyerahan.

Batang Hari - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025 mengungkap persoalan serius pada proyek infrastruktur jalan.

Proyek Rekonstruksi Jalan Simpang Lopak Aur - Desa Lopak Aur bernilai fantastis Rp 7,03 miliar dari audit BPK RI terendus mengalami kekurangan volume hingga ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

JAMBI — Jambi City Center, proyek yang dibangun di atas lahan bekas Terminal Simpang Kawat akhirnya menjadi temuan BPK RI. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025 yang diaudit BPK RI tahun 2026, bangunan yang mestinya berdiri penuh itu, rupanya baru mencapai 67,78 persen.

BPK mencatat, dari rencana luasan bangunan 43.388 meter persegi, yang terbangun baru 30.764,3 meter persegi. Ada selisih kurang 12.653,7 meter persegi.

TANJAB TIMUR — Ini bukan soal target yang tidak tercapai. Justru sebaliknya. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor pada Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 melampaui target: dari anggaran Rp70 juta, realisasinya Rp145,64 juta atau 208,06 persen.

Tapi di situlah cerita mulai menarik. Di balik capaian 208,06 persen itu, BPK RI menemukan pengelolaan pendapatan retribusi pemakaian alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memadai.

Merangin - Pemerintah Kabupaten Merangin kembali meraih prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Merangin berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.