Muaro Jambi - Bara pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muaro Jambi belum padam.
Baru sepekan lalu, Ketua Barisan 8 Center Provinsi Jambi Karyadi bersama LBH Makalam membawa dugaan persoalan 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi sampai ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Kini serangannya bergeser.
Bukan lagi hanya paket proyek yang disorot.
UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi ikut ditembak.
Muaro Jambi - Peta proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 mulai menarik dibedah lebih dalam.
Apalagi, proses pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini sedang berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu menindaklanjuti laporan Barisan 8 Center Jambi terkait dugaan penyimpangan pengadaan pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
Laporan disampaikan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 1 September 2026.
Muaro Jambi - Genderang tender APBD Kabupaten Muaro Jambi 2026 mulai mereda. Nama-nama calon penyedia sudah bermunculan. Sejumlah paket kini disebut memasuki masa sanggah.
Bila tahapan sanggah terlewati dan seluruh proses berikutnya dipenuhi, kontraktor yang telah ditetapkan sebagai pemenang berpeluang segera memegang proyek.
Nilainya bukan recehan.
Penelusuran JambiLink terhadap data yang dihimpun menemukan sedikitnya 19 paket berbeda dengan total pagu sekitar Rp30,29 miliar.
Ada proyek jalan.
Jembatan girder.
Muaro Jambi - Tiga proyek. Tiga pemenang. Dan tiga penawar termurah sama-sama gagal mencapai garis akhir.
Pola ini muncul dalam tender pembangunan tiga Gedung Workshop Berbakti di Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2026.
Nilai total pagunya mencapai Rp6 miliar.
Paket pertama adalah Pembangunan Gedung Workshop Kumpeh Ulu senilai Rp1,85 miliar.
Paket kedua, Pembangunan Gedung Workshop Berbakti Sungai Bahar dengan pagu Rp1,85 miliar.
Terakhir, Pembangunan Gedung Workshop Berbakti Sungai Gelam senilai Rp2,3 miliar.