Barisan 8 Center Jambi

Muaro Jambi - Bara pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus menyala.

Di saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memverifikasi laporan dugaan persoalan pada 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi, tiga tender jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru menarik perhatian.

Nilainya besar.

Total Harga Perkiraan Sendiri atau HPS ketiganya mencapai:

Rp8.036.076.400

Ada proyek jalan Sengeti-Sungai Melintang.

Ada Talang Bukit-Talang Datar.

Muaro Jambi - Bara pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muaro Jambi belum padam.

Baru sepekan lalu, Ketua Barisan 8 Center Provinsi Jambi Karyadi bersama LBH Makalam membawa dugaan persoalan 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi sampai ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Kini serangannya bergeser.

Bukan lagi hanya paket proyek yang disorot.

UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi ikut ditembak.

Muaro Jambi - Peta proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 mulai menarik dibedah lebih dalam.

Apalagi, proses pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini sedang berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menindaklanjuti laporan Barisan 8 Center Jambi terkait dugaan penyimpangan pengadaan pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan disampaikan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 1 September 2026.

Muaro Jambi - Proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan itu disampaikan Barisan 8 Center Jambi ke KPK pada 1 September 2026. Pelapor mempersoalkan dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian negara bisa mencapai Rp50 miliar. Namun angka kerugian tersebut masih sebatas dugaan pihak pelapor dan belum menjadi temuan KPK.

Muaro Jambi - Pusaran proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan satu. Bukan pula dua.

Sebanyak 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi dilaporkan ke lembaga antirasuah. Pelapor menduga ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai Rp50 miliar.

Laporan itu kini mulai disentuh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan lebih dulu memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan pelapor.