Konflik Lahan Jambi

Ribuan warga di Kenali Asam Atas dan Bawah, Kota Jambi, terdampak penetapan zona merah Pertamina sejak 2018. Sebanyak 5.500 bidang tanah bersertifikat SHM kini dibekukan hak transaksinya karena diklaim sebagai aset negara. Pemkot Jambi, DPRD, hingga DPR RI berupaya mencari solusi ke pemerintah pusat agar hak warga tak terus terombang-ambing. Warga pun berharap, momentum kemerdekaan RI 80 ini, mereka benar-benar bisa merasakan kemerdekaan. Bagaimana kronologi kasusnya? Berikut penelusuran tim Jambi Link.

***

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya maksimal memfasilitasi penyelesaian konflik antara Nenek Hafsah dan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Gubernur Jambi menegaskan pentingnya komitmen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan damai. Langkah yang diambil Gubernur Jambi mengisyaratkan bahwa negara hadir di tengah masalah publik.

***