BPN Kota Jambi

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

Ribuan warga di Kenali Asam Atas dan Bawah, Kota Jambi, terdampak penetapan zona merah Pertamina sejak 2018. Sebanyak 5.500 bidang tanah bersertifikat SHM kini dibekukan hak transaksinya karena diklaim sebagai aset negara. Pemkot Jambi, DPRD, hingga DPR RI berupaya mencari solusi ke pemerintah pusat agar hak warga tak terus terombang-ambing. Warga pun berharap, momentum kemerdekaan RI 80 ini, mereka benar-benar bisa merasakan kemerdekaan. Bagaimana kronologi kasusnya? Berikut penelusuran tim Jambi Link.

***